Merdeka.com - Penyidik Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus gagal ginjal akut terhadap anak. Pemanggilan ini sedianya dijadwalkan pada Rabu (23/11) besok.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dir Tipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, pemeriksaan terhadap pejabat BPOM itu sedianya dilakukan pada Selasa (21/11) ini. Namun, mereka tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut.

"Harusnya hari ini, tapi minta waktunya besok hari Rabu," kata Pipit saat dikonfirmasi, Selasa (22/11).

Kendati demikian, jenderal bintang satu ini belum bisa memastikan kapan waktu pasti kehadiran pejabat BPOM dan berapa orang jumlah yang akan datang nanti. Namun, pihaknya akan tetap menunggu kesiapan pejabat BPOM itu memenuhi panggilan penyidik.

"Ya nanti tergantung mereka mau berapa orang, kadang kita panggil satu mereka bawa dua. Kan siapa tahu bisa menjelaskan, kita kan enggak tahu juga yang jelas kita memanggil bidang-bidang tertentu lah kira-kira begitu," jelasnya.

Meski begitu, Pipit menegaskan, untuk pejabat BPOM yang dipanggil pihaknya itu merupakan pejabat yang berwenang dalam pengawasan peredaran obat.

"Ya pejabat yang membidangi lah, misalnya bidang pengawasan ya pasti disitu siapa direktur yang mengawasi kan kita penjelasannya gitu," tegasnya.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, Empat korporasi sebagai tersangka atas kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada Anak-anak. Dua korporasi ditetapkan oleh Bareskrim Polri, sedangkan yang lain ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAP) sementara ini ada 4 korporasi (ditetapkan sebagai tersangka)Tapi nanti kan ada yang kena administrasi," kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Pipit Rismanto, Jumat (18/11).

Dia menerangkan, BPOM terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri menginvestigasi kasus GGAPA. Sehingga tak jadi masalah seandainya BPOM turut menetapkan sebagai korporasi yang dinilai bertanggung jawab.

Pipit menambahkan, penyidik PNS atau PPNS BPOM RI memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum atau penyidikan.

"Kita lakukan bersama-sama. Mereka kan mungkin karena di situ ada kewenangan. Bedanya kami dari kepolisian itu menetapkan siapa yang bertanggungjawab itu dari pasien dulu. Ada pasien meninggal, keluarga pasien meninggal, kan kita dalami dulu," terangnya.

Baca juga:
Bareskrim Sentil BPOM Harus Lebih Kooperatif saat Diperiksa Kasus Gagal Ginjal Anak
Bareskrim Panggil Kepala BPOM Geger Gagal Ginjal Akut Tewaskan Anak-Anak
Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Tak Bisa Lepas dari Tanggung Jawab
Kepala BPOM: Tidak Menutup Kemungkinan Sampel dari Produsen dan yang Diedarkan Beda
Empat Korporasi Jadi Tersangka Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif
Menkes Klaim Tidak Ada Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut Dalam Dua Minggu Terakhir
Terbaru, Daftar 294 Obat Sirop Aman Digunakan Menurut BPOM