Dalam kesampatan itu, Firli memaparkan bagaimana upaya dirinya untuk memperkuat lembaga KPK guna meningkatkan antikorupsi di Indonesia. Di forum ini, Firli menyampaikan bagaimana strategi KPK untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi di Indonesia, mulai dari pendidikan, pencegahan hingga penegakan hukum.

“Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk berada di sini. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi informasi terbaru terkait langkah-langkah antikorupsi di Indonesia demi memperkuat kapasitas kelembagaan,” kata Firli mengawali paparannya.

Firli menyampaikan, dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dan menghilangkan budaya korupsi dirinya saat memimpin KPK fokus pada peningkatan dan menguatkan nilai-nilai antikoripsi melalui pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, kata Firli, KPK telah membuat strategi nasional pendidikan antikorupsi yang dibagi ke dalam empat bidang intervensi yaitu pada pendidikan dasar dan menengah, perguruan tinggi, sekolah layanan pemerintah dan di dalam ekosistem pendidikan itu sendiri.

“Dalam dua tahun terakhir, KPK telah melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan antikorupsi di semua tingkat pendidikan, serta sekolah-sekolah negeri. Selanjutnya KPK berkolaborasi dengan kementerian dan Pemda untuk memfasilitasi penyertaan pendidikan antikorupsi di semua tingkat,” beber Firli.

Pendidikan antikorupsi yang dijalankan KPK adalah memfokuskan pada pengembangan budaya integritas melalui pengaruh dan intervensi sosial dan penanaman nilai-nilai, sehingga tercipta perilaku antikorupsi. Upaya yang dilakukan KPK terasa wujudkan dengan terus meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) setiap tahunnya.

Dimana tahun 2019 IPAK di angka 3,70, lalu tahun 2020 3.84, tahun 2021 3,83 dan Tahun 2022 IPAK pada angka 3,93.

“Skala 0 - 5. Nol berarti sangat permisif terhadap korupsi, sedangkan 5 sangat antikorupsi,” ungkap Firli.

Tidak lupa, dalam paparannya di hadapan Director of anti-corruption berau, Brunei Darussalam, Datin Paduka Hajah Anifa Rafiza dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Firli menyampaikan bahwa dalam kerangka pendidikan antikorupsi yang dijalankan KPK juga membuat modul integritas bagi partai politik yang ada di Indonesia, bagi dunia bisnis dan masyarakat muda.

Dari sisi pencegahan, KPK di tahun 2021 telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,5 triliun. Hal ini, kata Firli setelah KPK melakukan kajian tata kelola dari program bantuan sosial Covid-19 dan bantuan tunai dalam rangka pandemi Covid-19.

“Tindak lanjut hal ini, dalam beberapa kasus kami minta dihentikan sementara, sedangkan dalam hal lain kami minta diperbaiki,” ujar Firli.

Dalan aspek pencegahan ini, ujar Firli, KPK di bawah komandonya juga terus melakukan survei penilaian integritas di berbagai kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah.

Disatu sisi, ungkap Firli, KPK juga melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti kementerian, BUMD dan Pemda untuk memperbaiki tata kelola dan pengelolaan aset yang dikuasai negara yaitu dengan melakukan pendaftaran aset, penyimpanan aset hingga bagaimana mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah.

“Dari kegiatan ini kami mampu menyelamatkan aset negara dari potensi kerugian negara sekitar Rp 118 triliun,” ungkap Firli.

Dari sisi penindakan atau penegakan hukum, KPK sepanjang Januari hingga Oktober tahun 2022 telah menuntut 101 kasus korupsi dan menetapkan sebanyak 111 tersangka tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, Firli melihat bahwa negara-negara di ASEAN bukan hanya sekedar tetangga melainkan sudah selayaknya seperti saudara. Menurut Firli, ASEAN dan pemberantasan korupsi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Pasalnya, dengan memerangi korupsi itu sama saja untuk mewujudkan cita-cita para founding father negara-negara di ASEAN yaitu menciptakan wilayah yang sejahtera dan stabil.

“Kita menghadapi tantangan bersama untuk mewujudkan visi dari para founding fathers kita untuk menciptakan wilayah yang sejahtera dan stabil. Korupsi menghambat perkembangan sosial-ekonomi kita dengan mencuri dari orang miskin dan memperlambat perkembangan sumber daya manusia,” ujar Firli.

Dalam kesempatan ini, Firli mengharapkan penandatanganan MoU ASEAN-PAC dapat digunakan untuk mempromosikan road map antikorupsi 2045 yang digagas KPK melalui kolaborasi anggota di bidang pendidikan, pencegahan dan penegakan hukum.

Firli menekankan bahwa harapannya suatu hari mendatang korupsi adalah sesuatu di masa lalu atau dengan kata lain, peradaban global di dunia benar-benar terbebas dari korupsi.

“Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk bersama-sama menciptakan vaksin korupsi dengan mendorong transparansi tata kelola yang baik di negara masing-masing,” pungkas Firli.