Anies Baswedan telah dideklarasikan menjadi calon presiden (capres) oleh Partai Nasdem, padahal, berbagai relawan di daerah telah mendukungnya terlebih dahulu sebelum diambilalih oleh Nasdem.

Itu lah yang menjadi pertanyaan komentator politik Rocky Gerung. Ia khawatir tiket yang telah diberikan oleh partai politik justru nantinya akan membelenggu Anies Baswedan jika nantinya ia menang di Pilpres 2024.

"Dukungan rakyat kepadanya sudah membanjir dari para relawan. Nah muncul kekhawatiran Anies nanti akan distir oleh partai politik jika nanti terpilih jadi presiden. Bagaimana pandangan Jusuf Kalla atas deteksi itu," kata Rocky bertanya kepada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Jusuf Kalla menjawab bahwa dukungan dari partai politik dan relawan itu sama pentingnya.

"Partai dan relawan itu keduanya penting, sama pentingnya, karena orang tak bisa jadi capres tanpa dukungan partai 20 persen. Relawan, siapapun presiden terpilih kalau masyarakat memilih dan itu digerakkan oleh relawan, keduanya memang harus sinkron," jawab Jusuf Kalla.

Meski demikian, JK mengkritik syarat ambang batas presiden yang mensyaratkan 20 persen dukungan dari gabungan partai politik di parlemen. Menurutnya, angka tersebut terlalu tinggi dan menimbulkan bahaya praktik money politics.

"Money politics terjadi karena biaya politik itu mahal, dan sangat membahayakan ke bawahnya jadi masalah. Itu disebabkan karena syarat treshold 20 persen, itu saya minta harus turun. Waktu saya jadi wapres hanya 4 persen," tambahnya.

Celah politik berbiaya tinggi ini beresiko seorang pemimpin yang nantinya terpilih akan merasa berhutang kepada sponsornya.

"Untuk bisa mencapai 20 persen, semua tahu ada biayanya dan maharnya, dan sekarang makin mahal, karena itu sekarang ini menjadi pejabat mulai bupati, walikota, gubernur dan presiden itu semacam investasi, jadi sangat tergantung kepada sponsornya," tambahnya.

"Contohnya: bupati, wali kota, akibatnya sponsor ini kemudian terpilih macam-macam mintanya ada ijin tambang lah. Kan itu karena saya, hutang politik, itulah money politik. jadi biaya politiknya harus kita turunkan," tegasnya.

Baca Juga: Sinergi Dengan Pegadaian dan PNM, Penyaluran Kredit Mikro BRI Capai Rp 529,2 Triliun