Surabaya (beritajatim.com) – Pengasuh Ponpes Al Amien Kediri yang juga Wakil Rois Aam PBNU, KH Anwar Iskandar (Gus War) ikut buka suara terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan sejumlah elit politik.

“Jadi, wacana tentang penundaan pemilu itu bagian dari demokrasi, sah-sah saja. Karena apa? dengan wacana itu tentu ada pelajaran berharga. Pertama, kita dapat tambahan ilmu pengetahuan. Yang kedua, belajar berbeda pendapat. Yang paling penting itu hanya satu, dimana wacana itu tidak mengganggu terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Biasa saja menurut saya,” kata Gus War ketika dikonfirmasi beritajatim.com, Sabtu (12/3/2022).

Menurut Gus War, jangan sampai umat bertikai atau berantem dengan pro kontra wacana penundaan pemilu tersebut. “Jangan berantem gitu lho. Dan, jangan sampai muncul fitnah-fitnah. Biar saja sekarang wacana itu berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itu nanti akan ditangkap oleh anggota DPR RI dan anggota DPD RI untuk dibawa ke sidang DPR. Yang punya otoritas ditunda atau tidak itu pusat. Soal setuju atau tidak setuju, kita harus kalkulasi. Selain masalah konstitusional, dihitung dulu ongkos politiknya bagaimana, mengorbankan persatuan kesatuan bangsa atau tidak? Kita ini kan baru dihantam oleh Covid-19,” jelasnya.

Gus War tidak mempermasalahkan para ketua umum partai yang mewacanakan penundaan pemilu. “Itu hak mereka, nggak apa-apa, biasa saja. Mereka kan menyuarakan komunitas yang diwakili masing-masing partai. Kalau kami para ulama atau kiai, apa katanya konstitusi lah. Nanti MPR RI mengatakan apa, kita ikuti. Setuju atau tidak setuju, itu pasti ada landasannya. Mengapa setuju? Karena MPR dan pemerintah sudah setuju misalnya. Rakyat kan diutungkan, karena makin cerdas dengan wacana itu,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menolak munculnya wacana tersebut. Ia beralasan wacana menunda pemilu tidak bisa dilarang, karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

Namun, Jokowi menegaskan pelaksanaan atas wacana tersebut harus tunduk pada aturan yang tertuang dalam konstitusi.

PKB dan Partai Golkar pun makin getol mewujudkan wacana penundaan pemilu. Fraksi PKB di MPR RI bakal mengundang para pakar untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024.

Sementara Ketum Golkar Airlangga Hartarto berharap agar semua ketua umum partai bertemu membahas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 yang isunya hingga kini masih menguat di parlemen dan pemerintah.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Luhut mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.

“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ujarnya.

Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.

“Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak,” ucapnya.

Luhut mengatakan seharusnya aspirasi publik soal keengganan menggelar Pemilu 2024 ditangkap oleh partai. Menurut dia, seharusnya partai mempertimbangkan serius aspirasi penundaan pemilu ini.

“Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami,” sambungnya.

Luhut mengklaim banyak contoh negara lain menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Namun Luhut menegaskan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, yaitu tetap taat pada konstitusi. (tok/ted)