Samrut Lellolsima | Selasa, 22/11/2022 20:01 WIB

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan contoh rumah tahan gempa alias rumah eksisting di Cianjur, Jawa Barat. Hal itu imbas terjadinya gempa bumi yang menghancurkan banyak bangunan di Cianjur pada Senin (21/11).

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan, Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Basuki Hadimuljono itu juga harus melakukan edukasi atau penyuluhan terhadap masyarakat agar menyesuaikan rumahnya menjadi rumah tahan gempa.

“Juga menggunakan bantuan uang dari Pemerintah untuk membangun rumah tahan gempa sesuai dengan standar SNI 1726-2019,” kata dia dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke Jurnas.com, Selasa (22/11).

Data BNPB siang tadi menyebutkan bahwa ada ratusan orang meninggal dunia akibat gempa tersebut dan ratusan lainnya luka-luka serta, 13.784 warga mengungsi, dan 343 rumah rusak berat. Tiga kecamatan terdampak paling parah yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Cilaku.

Suryadi yang Politikus PKS ini meminta Kementerian PUPR agar mengangkat tenaga penyuluh bangunan, mengingat Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Selain itu, dia juga meminta Kementerian PUPR untuk dapat segera membangun Hunian Tetap (Huntap) menggantikan rumah-rumah masyarakat yang rusak berat.

“Selain berkaitan dengan teknologi antigempa, kami berharap agar anggaran penanganan bencana pada tahun 2023 dapat ditambah seperti halnya anggaran penanganan bencana tahun 2022 KemenPUPR yang ditambah sebesar Rp 0,71 triliun. Hal ini mengingat prioritas utama Program T.A. 2023 KemenPUPR salah satunya adalah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam,” terangnya.

Ke depan, lanjut Legislator Dapil NTB II ini mendorong pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait untuk dapat memberikan perhatian terhadap desa-desa rawan bencana. Sebab, menurut data BPS pada tahun 2021 dari sekitar 81 ribu desa di Indonesia baru 9.956 desa yang telah dilengkapi perlengkapan keselamatan dan 6.747 desa yang telah dilengkapi rambu-rambu dan jalur evakuasi.

“Pemerintah juga harus membuat program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat desa. Sejauh ini, program tersebut belum terlihat serius, misalkan Kementerian Desa PDTT pada tahun 2022 ini membuat program peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemda dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan target hanya 400 orang, itu pun akhirnya turun menjadi 120 orang saja,” demikian kata Suryadi Jaya Purnama.