JawaPos.com – Pemerintah menargetkan bonus demografi sebagai momentum untuk meningkatkan perekonomian nasional sekaligus menaikkan level menjadi negara maju. Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan menjadi elemen kunci untuk merealisasikannya.

Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, menjelaskan Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada periode tahun 2030-2045. Jumlah penduduk usia produktif diprediksi akan mencapai 318,96 juta jiwa pada 2045 menurut Laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik. Dari jumlah tersebut, penduduk usia produktif diperkirakan 207, 99 juta jiwa (65,2%), sementara penduduk usia non-produktif akan mencapai 110,9 juta jiwa (34,8%).

Menurut Pite, melimpahnya usia produktif patut diwaspadai. Bonus demografi berpotensi berubah menjadi bencana demografi ketika perekonomian tidak bisa menyerap seluruh angkatan kerja.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan unggul. Menurut Piter, salah satu caranya dengan menaikkan kualitas guru. Peningkatan tersebut dapat terjadi mana kala mereka yang memilih bekerja sebagai guru adalah lulusan terbaik perguruan tinggi. “Pekerjaan guru tidak boleh menjadi pilihan terakhir, harus menjadi pilihan pertama. Untuk itu, pekerjaan guru haruslah terhormat dan memberikan kesejahteraan,” kata Piter.

Saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan kesejahteraan guru melalui program Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Sesuai aturan yang sudah diterbitkan pemerintah pusat, guru ASN PPPK akan mendapatkan gaji dan tunjangan antara Rp 1,79 juta – Rp 6,78 juta per bulan tergantung golongannya.

Lewat program ini, tahun lalu dibuka 506.252 formasi guru ASN PPPK. Dari jumlah itu, 293.860 guru sudah lulus dan dapat formasi dan 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi. Dari seluruh guru yang lulus dan mendapatkan formasi tersebut, ada 92,7% yang telah proses cetak surat keputusan pengangkatan. Sayangnya, terdapat 7,3% guru lulusan 2021 belum diangkat pemerintah daerah (Pemda). Situasi semakin sulit karena untuk seleksi guru ASN PPPK tahun 2022, formasi yang diajukan Pemda baru 40,9% dari total kebutuhan 781.844 guru.

“Kurangnya respon Pemda terhadap program ASN PPPK akan berdampak negatif terhadap upaya peningkatan kualitas guru yang kemudian bisa menghambat upaya meningkatkan kualitas SDM. Dalam jangka panjang, apabila kondisi ini terus terjadi, target pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai,” kata Piter.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, sejumlah pemda memberikan dukungan terhadap program ASN PPPK 2022, satu di antaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan guru sangat dibutuhkan untuk mendidik calon-calon pemimpin masa depan. Atas dasar itu, Pemkot Surabaya mendukung penuh pemenuhan kebutuhan guru PPPK. Program ini diyakini mampu menjadi jembatan bagi penciptaan anak-anak berkualitas yang kelak menjadi pemimpin bangsa.

“Ketika jumlah guru ini kurang maka untuk menciptakan anak-anak bangsa akan terkendala, karena itulah di pemerintahan Kota Surabaya untuk pemenuhan kebutuhan guru kami melakukan melalui PPPK,” tegas Eri di Surabaya.

Eri berharap pemenuhan kebutuhan guru PPPK akan bermanfaat bagi semua, khususnya Kota Surabaya. Berdasarkan Pengumuman Pemerintah Kota Surabaya Nomor 810 Tahun 2022, tahun ini jumlah kebutuhan guru PPPK yang dibuka di wilayah tersebut mencapai 1.513 formasi. Sebelumnya, Walikota Surabaya juga telah mengangkat 883 guru PPPK hasil seleksi tahun 2021.

Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, Adriyanto, menambahkan pemerintah telah menyiapkan dana Rp 14 triliun untuk seleksi guru ASN PPPK 2022. Anggaran tersebut masuk ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan disalurkan ke pemda. Sesuai regulasi, dana DAU tersebut khusus digunakan untuk seleksi guru ASN PPPK, bukan buat peruntukan lainnya.

“Jadi disiapkan DAU ke pemda Rp 14 triliun untuk PPPK guru 2022, uangnya sudah masuk ini ke APBD yang ada di pemda,” kata dia.

Editor : Mohamad Nur Asikin