"Soal pergantian Panglima TNI, saya kira akan ada gejolak di dalam tubuh TNI apabila KSAL tidak diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi Panglima," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/11).

Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika TNI AL tidak diberikan kesempatan menjadi Panglima TNI, maka matra tersebut akan merasa dianaktirikan.

"Terlebih lagi KSAL sudah cukup bersabar selama periode Jokowi, TNI AL belum pernah mendapatkan jatah sebagai panglima," kata Saiful.

Saiful menilai, bukan hanya menyangkut soal keseriusan Presiden Joko Widodo dalam upaya membangun poros maritim dunia, namun juga soal potensi gejolak dalam tubuh TNI.

"Jangan sampai ada terkesan pilih kasih dalam TNI, sehingga akan berakibat kepada hal-hal yang tentunya tidak diinginkan oleh kita semua. Kalau mau adil sudah saatnya TNI AL diberikan juga hak yang sama untuk dapat memimpin TNI. Sudah cukup sabar saya melihat TNI AL menunggu jatah sebagai panglima," jelas Saiful.

Bahkan kata Saiful, TNI AL rela dilangkahi oleh TNI Angkatan Darat (AD) dalam hal ini Jenderal Andika Perkasa. TNI AL bahkan loyal kepada apa yang menjadi pilihan presiden.

"Sudah saatnya Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada TNI AL untuk dijadikan sebagai Panglima, sehingga poros maritim dunia tidak hanya dijadikan slogan, tapi menjadi bagian yang harus direalisasikan," pungkas Saiful.