AKURAT.CO Drama politik Malaysia kini berada dalam 'babak baru', setelah pemilu di negara itu, yang telah ditunggu-tunggu justru menemui hasil buntu. Dalam perkembangan terbaru, raja Malaysia pun sampai turun tangan langsung, menegaskan bahwa dialah yang bakal memilih perdana menteri (PM) yang baru. 

Putusan itu disampaikannya pada Selasa (22/11/2022), setelah dua pesaing utama gagal memenangkan mayoritas dalam pemilihan akhir pekan lalu. Langkah itu juga diambil usai usulan raja agar kedua kandiat bekerja sama ternyata malah ditolak.

Pemungutan suara yang baru digelar Malaysia, untuk pertama kalinya dalam sejarah, menghasilkan parlemen gantung, di mana tidak ada kelompok yang berhasil mengeklaim mayoritas.

Bahkan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim maupun mantan PM Muhyiddin Yassin, keduanya tidak mampu memenangkan mayoritas sederhana yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. 

Guna memecahkan kebuntuan, Raja Al-Sultan Abdullah kemudian menyarankan keduanya untuk bekerja sama, membentuk 'pemerintahan persatuan'.

Muhyiddin juga telah mengonfirmasi harapan itu, tapi dia mengaku tidak akan bekerja sama dengan Anwar. Muhyiddin menjalankan aliansi konservasi Muslim Melayu, sedangkan Anwar menjalankan koalisi multietnis.

Pemilihan hari Sabtu (19/11/2022) dan gejolak yang terjadi berikutnya makin memperpanjang ketidakstabilan politik di Malaysia. Selama tiga tahun, negara Asia Tenggara ini gonta-ganti PM hingga tiga kali. Kekacauan politik di Malaysia ini jelas berisiko menunda keputusan kebijakan yang diperlukan untuk menggembleng pemulihan ekonomi.

Sebelumnya, raja telah memperpanjang tenggat waktu bagi partai politik untuk mengajukan kandiat PM, dengan 'deadline' diundur hingga Selasa pukul 2 siang waktu setempat. Diharapkan sebelum waktu ini, mereka bisa mengumpulkan aliansi yang dibutuhkan untuk mayoritas.

Namun, harapan raja harus pupus lantaran para kandidat utama yang bersaing gagal melakukannya. Diketahui, koalisi Barisan Nasional (BN), yang kini kembali berkuasa, menolak untuk bergabung dengan keduanya.

Sekarang tergantung pada raja konstitusional, yang memainkan peran seremonial, tetapi dapat menunjuk siapa pun yang dia yakini akan memimpin mayoritas.

"Biarkan saya membuat keputusan segera," kata raja kepada wartawan di luar istana nasional.

Raja juga telah meminta warga Malaysia untuk menerima setiap keputusan tentang pembentukan pemerintahan.

Setelah itu, raja bertemu dengan Anwar dan Muhyiddin, dan memanggil anggota parlemen dari koalisi Barisan Nasional untuk bertemu pada hari Rabu.

Anwar mengatakan kepada wartawan bahwa raja, dalam pertemuan mereka, menyatakan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang kuat, 'yang lebih inklusif dalam hal ras, agama, atau wilayah', dan yang dapat berfokus pada ekonomi.

Koalisi progresif Anwar memenangkan jumlah kursi terbanyak, tetapi sebuah partai Islam, yang merupakan bagian dari blok Muhyiddin dan menggembar-gemborkan hukum syariah, memperoleh keuntungan besar. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di Malaysia, di mana etnis China dan etnis India menjadi minoritas selain agama lain.

Polisi Malaysia memperingatkan pengguna media sosial negara itu untuk tidak mengunggah konten 'provokatif' tentang ras dan agama setelah pemilu yang memecah belah.

Ketidakpastian politik Malaysia pada ujungnya juga melanda pasar saham Kuala Lumpur (.KLSE), yang anjlok untuk hari kedua pada Selasa. Kemenangan pemilu oleh partai Islam menambah ketakutan investor, terutama atas kebijakan perjudian dan konsumsi alkohol, menurut Reuters dalam laporannya.

Dalam pemilihan hari Sabtu, koalisi Anwar meraup hasil terbanyak dengan 82 kursi. Sementara blok Muhyiddin memenangkan 73 kursi. Keduanya membutuhkan setidaknya 112 kursi, yang merupakan mayoritas sederhana, untuk membentuk pemerintahan.

Koalisi BN, sementara itu, hanya mampu memenangkan 30 kursi, dan ini menjadi kinerja pemilihan terburuknya. Namun, koalisi ini diharapkan memainkan peranan penting dalam memutuskan siapa yang membentuk pemerintahan karena dukungannya diperlukan agar Anwar dan Muhyiddin mendapatkan 112 kursi.

Kemunduran BN yang dulu dominan dan partai utamanya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) telah mengantarkan fase ketidakpastian baru di negeri itu.

BN memimpin setiap pemerintahan sejak kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1957 hingga kekalahan pertamanya dalam pemilu 2018, dari Pakatan Harapan. Di bawah PM Islam Sabri pada 2021, BN kembali menancapkan kuku. 

Namun, citra UMNO telanjur rusak secara serius, lantaran tuduhan korupsi, dengan sebagian besar terkait dengan penjarahan miliaran dolar AS dari dana negara 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Skandal 1MDB juga telah menyebabkan mantan PM Najib Razak jatuh dan akhirnya dipenjara tahun ini.[]