Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, M. Herindra, memberikan Key Note Speech saat membuka pertemuan perdana ASEAN COAST GUARD FORUM. Kegiatan yang berlangsung pada hari Selasa (22/11) tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Republik Indonesia, Laksdya TNI Aan Kurnia; Kepala coast guard dan instansi penegak hukum di laut dari seluruh negara anggota ASEAN; dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Wamenhan M. Herindra mengatakan bahwa – terkecuali Laos – isu keamanan di laut menjadi penting karena wilayah ASEAN didominasi oleh laut.

Indonesia sendiri telah menujuk Badan keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai leading sector dalam menyelenggarakan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13/2022.

“Tentunya, persoalan keamanan dan keselamatan laut menjadi salah satu diskursus utama dalam konsepsi Keamanan Nasional Indonesia,” demikian tutur Wamenhan M. Herindra.

Pembentukan ASEAN COAST GUARD FORUM ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperkuat kolaborasi para pengawal laut ini dalam menjaga keamanan teritorial laut –yang memiliki nilai sangat strategis secara ekonomi, namun rawan atas berbagai ancaman yang bersifat transnasional.

Sejak pandemi Covid-19 mewabah, dunia menghadapi tantangan besar, tidak saja dari aspek kesehatan, namun terlebih lagi, dari aspek ekonomi. Ancaman krisis pangan dan krisis energi menjadi semakin rawan akibat konflik yang tengah terjadi di Ukraina.

Situasi krisis ini secara signifikan berimbas pada faktor keamanan dan ketahanan suatu negara. Dari berbagai riset internasional terkait keamanan laut dan maritim, angka kriminalitas dan gangguan keamanan di wilayah laut menunjukkan kenaikan yang moderat sejak pandemi Covid-19 mulai terjadi di medio Maret 2019, dan masih akan terus berlangsung; tingkat ancaman ini bahkan semakin rawan sebagai dampak terjadinya konfik di Ukraina.

Dua wilayah yang menjadi fokus riset tersebut adalah Selat Singapura dan Selat Malaka.

Menyadari hal ini, ASEAN COAST GUARD terpanggil untuk memperkokoh kerja sama dan kolaborasi dalam mengawal keamanan laut, termasuk juga mengimplementasikan mekanisme hukum yang dapat diterapkan pada berbagai aksi kriminalitas di laut.

Selain perompakan dan pembajakan di lau (Piracy and Sea Robbery/PSR), kejahatan transnasional lain yang marak terjadi dalam territorial laut adalah perdagangan obat terlarang dan manusia; perdagangan barang bajakan dan pencucian uang; hingga penyelundupan barang atau senjata dan manusia. (red/fid/rls)