loading...

Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq mengaku belum pernah mendengar adanya isu Partai Demokrat dan PKS akan bergabung dalam kabinet jelang Pemilu 2024. Foto/Dok.SINDOnews

JAKARTA - Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq mengaku belum pernah mendengar adanya isu Partai Demokrat dan PKS akan bergabung dalam kabinet jelang Pemilu 2024 . Namun, Maman melihat bahwa saat ini pun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah kuat dengan jumlah koalisi dan parpol yang ada, yakni 7 parpol parlemen dan sejumlah parpol nonparlemen.

“Yang pasti saya melihat bahwa Jokowi sudah kuat, dengan koalisi yang ada beliau sudah kuat,” kata Maman saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, yang dikutip Senin (21/11/2022).

Apalagi, kata anggota Komisi VII DPR ini, di tahun politik 2023-2024 ini, semua parpol tengah fokus untuk memenangkan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres). Termasuk juga PKB yang sempat meminta doa Jokowi agar masuk parpol 3 besar.

Baca juga: Haris Azhar Kritik Habis Isu Pemilu 2024 Bergulir Tanpa Substansi

“Tinggal di tahun politik 2023-2024 semua parpol lebih fokus kepada bagaimana memenangkan pemilu. Nah, kemarin, saya sempat minta doa dan dukungan juga supaya PKB masuk 3 besar. Katanya Jokowi Insya Allah masuk 3 besar,” katanya.

Selain itu, Maman mengaku tidak pernah ada pembicaraan soal reshuffle dengan Jokowi. “Saya enggak tahu, ya saya ketemu ya tanggal 31 Oktober di Istana tidak ada pembicaraan soal reshuffle,” ujar Maman.

Maman mengungkapkan, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yakni kesuksesan G20 yang terbukti sukses, dan memperkuat legacy atau warisan Jokowi khususnya dalam bidang infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Diketahui, selain isu reshuffle atau kocok ulang kabinet usai perhelatan KTT G20 Bali, muncul juga isu bahwa dua parpol oposisi yakni Partai Demokrat dan PKS yang akan masuk ke kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dalam rangka memperkuat pemerintahan di akhir periode Jokowi dan menghilangkan friksi di Pemilu 2024.

(rca)