Gresik (beritajatim.com) – Untuk kesekian kalinya kalangan legislatif DPRD Gresik menggelar forum grup discussion (FGD) dalam rangka menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahap I tahun 2022.

Dari hasil itu, permasalahan sosial menjadi prioritas pertama. Khususnya pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Kota Gresik.

Anggota Komisi III DPRD Gresik M. Syafi’ AM mengatakan,arus urbanisasi secara perlahan mulai berdampak pada munculnya kawasan kumuh di beberapa sudut Kota Gresik.

“Jika tidak disikapi dengan serius, maka akan menimbulkan dampak baru. Misalnya, kawasan rawan banjir, kualitas hidup menurun hingga memicu angka kriminalitas,” katanya, Senin (14/03/2022).

Dirinya menambahkan, mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengertian perumahan kumuh yakni menurunnya kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

“Sarana, prasarana maupun utilitas umum yang belum memadai menjadi fokus kami,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan. Menurutnya, sebagai kota industri, arus urbaninasi yang masif tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keahlian yang memadai bagi para pendatang.

“Kami berharap pemerintah juga mulai serius membahas hal tersebut. Pasalnya, berdasarkan data dari BPS 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kota Gresik mencapai 8,00 persen. Lebih tinggi dari rata-rata Jatim yang hanya 5,74 persen,” ungkapnya.

Mujid berharap, pemerintah mulai menyusun penanganan penataan lingkungan kumuh di wilayah Kota Pudak. Bahkan, dalam pelaksanaannya, pihaknya berharap keterlibatan tokoh agama dan masyarakat untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Ini perlu kebersamaan, karena dari berbagai hasil kajian, mayoritas yang tinggal dikawasan kumuh memiliki persamaan latar belakang. Baik ekonomi, budaya hingga pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Perumahan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik Rizal Sulistyo Nugroho menyatakan terkait dengan ini timnya telah menyiapkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK).

“Nantinya program itu akan ditindaklanjuti dengan program yang akan melibatkan semua peran sektor keciptakaryaan pada pemerintah,” tandasnya. [dny/but]