Menko PMK minta Muhammadiyah ambil peran dalam ekonomi Indonesia.

SOLO, JITUNEWS.COM – Salah satu persoalan yang masih menghantui kehidupan umat dan bangsa saat ini adalah soal kemiskinan. Terlebih saat ini banyak perusahaan, khususnya di bidang industri padat karya, memutuskan hubungan kerja (PHK) karyawannya karena mengalami penurunan produksi.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari— biasanya 7 hari kerja. Atas kondisi tersebut, dikhawatirkan akan menambah warga miskin baru.

“Kalau tidak diatasi, dikhawatirkan akan semakin banyak yang di PHK. Sehingga kalau itu terjadi akan menjadi kemiskinan baru,” ungkap Muhadjir saat menjadi narasumber pada Muhammadiyah Business and Invesment Forum di The Sultan Hotel, Solo, Kamis (17/11).

Tinjau SD Roboh di Gunung Kidul, Menko PMK Minta Pembangunan Sesuai Standar Keamanan

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga S Uno, Ketua Kadin Arsyad Rasyid, Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi Anwar Abbas, dan Ketua MEK PP Muhammadiyah, Herry Zudianto dan para kader Muhammadiyah serta kalangan penggiat ekonomi Muhammadiyah.

Ia menilai hal ini harus dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi sehingga bisa menekan laju PHK ditengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global. Termasuk oleh Muhammadiyah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari republik Indonesia.

Muhammadiyah, menurut Muhadjir, harus menaruh perhatian pada masalah ini. Selain itu juga harus meningkatkan peran dan kontribusinya sebagai kekuatan dan gerakan pembebas bagi persoalan umat dan bangsa, khususnya kemiskinan dan penderitaan rakyat.

“Karena ruh-nya Muhammadiyah ini adalah jaringan bisnis dan ekonomi. Bahkan Kiai Ahmad Dahlan juga seorang saudagar. Maka itu saya harap ada agenda ke depan untuk memajukan ekonomi kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan Indonesia sejauh ini memiliki ketahanan pangan yang kuat, karena tidak terlalu bergantung pada supply pangan dari luar. Meskipun demikian, ia tak menampik kalau saat ini Indonesia juga dihantui oleh kondisi ketidakpastian global dengan adanya konflik Rusia-Ukraina.

Hal itu berdampak parah untuk beberapa negara dan Indonesia cukup beruntung karena dalam kondisi baik, jika dilihat dari inflasi yang di bawah 5%.

Oleh sebab itu ujarnya, Indonesia harus tetap waspada dengan kondisi dunia saat ini. Karena, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan beberapa negara mengalami krisis energi dan pangan.

"Kita syukuri, arahan Presiden untuk melaksanakan program food estate kemudian mendorong upaya untuk swasembada pangan melalui berbagai subsidi termasuk pemanfaatan bantuan dana desa dapat memperkuat ketahanan pangan kita," terangnya.

MoU dengan Kadin

Namun demikian, Muhadjir menyebut jika pertumbuhan ekonomi bersubsidi itu bukan pertumbuhan riil. “Kalau ingin menuju kekuatan ekonomi riil kita harus keluar dari jerat subsidi itu,” imbuhnya.

Sementara itu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih terbilang bagus. Alasannya, angka pertumbuhan ekonomi (y-on-y) di Indonesia tahun 2022 pada kuartal I sebanyak 5,01 persen, kuartal II 5,44 persen dan kuartal III 5,72 persen.

“Pada kuartal IV nanti kita harapkan bisa di atas 6 persen. Kalau itu terjadi maka di tahun 2022 angka pertumbuhan kita masih bisa di angka 5,5 persen. Saya kira itu modal yang cukup untuk dijadikan start penguat pertumbuhan ke depannya,” jelas Muhadjir.

Melalui kegiatan Muhammadiyah Business and Invesment Forum, diharapkan para kader Muhammadiyah dapat memberikan peran dalam pembangunan ekonomi Indonesia lebih maju.

Adapun dalam forum itu, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Muhammadiyah dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Kadin Arsyad Rasyid.