Aksi Sikatlindas Aksi Damai di Titik 0 Km Yogya. Foto: Harminanto

YOGYA - Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan aktivis sosial budaya yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Politik Identitas (Sikatlindas) menggelar aksi damai di simpang empat titik 0 kilometer, Rabu (16/11/2022) siang kemarin. Mereka menyerukan kepada masyarakat DIY untuk mewaspadai munculnya kelompok-kelompok pendukung calon presiden yang hendak memecah belah persatuan bangsa dengan politik identitas.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Sikatlindas, Agung Budayawan mengatakan, meskipun pemilihan presiden dan pemilu dilakukan pada 2024, namun dinamika politik saat ini sudah mulai menghangat setelah banyak kelompok dan partai yang mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden. 

“Di sisi lain, politisasi agama juga mulai mencuat. Proses politik yang menghalalkan segala cara seperti itu berpeluang merobek persatuan anak-anak bangsa yang berdampak menjadi konflik sosial,” ungkapnya. 

Agung menjelaskan, Sikatlindas bukanlah pendukung dari salah satu sosok namun mengambil momentum agar pada kontestasi politik dua tahun mendatang tidak ada lagi politik identitas. Ia menyebut politisasi agama dan politik identitas yang mewarnai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam menjadi pelajaran agar jangan sampai terulang dalam Pilpres 2024 mendatang.

“Bagaimana obsesi kekuasaan mengorbankan persatuan masyarakat. Terbelahnya masyarakat Jakarta dengan penyebaran propaganda hitam menggunakan agama dan politik identitas sebagai cara merebut dukungan, bukanlah cara terpuji. Politik identitas bukan saja mengadu rakyat tetapi juga merendahkan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan bangsa,” tandasnya. 

Menurutnya masyarakat Yogyakarta melihat ada upaya dari berbagai pihak untuk menggunakan gaya yang dilakukan dalam Pilkada Jakarta pada tahun 2017 untuk pertarungan Pilpres 2024. Oleh karenanya ia mengajak masyarakat Yogyakarta menolak semua praktik politik indentitas dalam proses demokrasi di Indonesia. 

“Kami menolak politisasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan. Politik yang mengembangkan propaganda keagamaan sempit sebagai jalan untuk meraih kekuasaan berpeluang merusak sendi-sendi kebangsaan, menyulut konflik sosial dan bahkan berpotensi mengganti idiologi bangsa ini. Kami dari lapisan elemen mahasiswa menolak keras yang namanya politik identitas di Yogyakarta,” pungkasnya. (Fxh)