Jember (beritajatim.com) – Dinas Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jember, Jawa Timur, perlu membangun sistem terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Dengan terintegrasi, maka data peminjaman uang oleh nasabah di koperasi bisa terpantau. “Di data sudah kelihatan, sehingga tidak perlu orang ini dipinjami lagi. Ini sudah pernah kami sampaikan ke pimpinan,” kata Sartini, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jember, Senin (14/3/2022).

Rencananya tahun ini Dinkop akan melakukan perjanjian kerja sama dengan Dispendukcapil Jember agar bisa mengakses data kependudukan. “Kalau (peminjaman uang) sudah dilayani di suatu tempat, tidak boleh dilayani di tempat lain,” kata Sartini.

Rencana ini sejalan dengan usulan Alfan Yusfi, anggota Komisi A DPRD Jember. Ia menilai koperasi perlu mengadopsi sistem seperti perbankan. “Ketika satu orang pinjam uang di bank, namanya terdata di Bank Indonesia. Ketika ini tidak bisa membayar, maka mau utang ke bank mana saja tidak bisa. Ini di koperasi longgar,” katanya.

Komisi A akan segera berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk menindaklanjuti rencana Dinkop itu. “Nanti juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk bersinergi,” kata Alfan.

Saat ini keberadaan koperasi yang menjadi rentenir sangat meresahkan warga. “Kebanyakan yang beroperasi bukan koperasi sebenarnya. Istilahnya bank titil. Bunganya terlalu mencekik. Dari pengambilan sampai lunas, bisa 50-100 persen,” kata Wawan Rusmawadi, Kepala Desa Sukoreno, Kecamatan Kalisat.

Anggota Komisi A Nur Hasan mengatakan, masyarakat di bawah tidak merasa jika tengah terjebak lingkaran utang. “Karena pinjamnya kecil, tidak terasa. Pedagang sayur hanya untuk modal sayur, hanya pinjam Rp 100-150 ribu. Cicilan pertama sudah dipotong. Belum dipakai uangnya sudah dipotong cicilan pertama. Belum tetek bengeknya. Kalau dihitung dengan bunganya, bisa sampai 50 persen tambahan uangnya,” katanya. [wir/but]