MerahPutih.com - Anies Baswedan lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Warga ibu kota untuk sementara dipimpin oleh pejabat (pj) gubernur hingga terpilih gubernur baru pada pilkada mendatang.

Presiden Jokowi memilih Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies. Heru disebut-sebut "orang" Jokowi di Jakarta. Heru dilantik sehari setelah Anies lengser, 17 Oktober 2022.

Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani menceritakan, partainya mengusulkan Heru lantaran dia berpengalaman menjadi pejabat Pemprov DKI Jakarta. Terlebih Heru merupakan patner kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Satu lagi kan (kandidat Heru Budi Hartono) orang dekat Joko Widodo," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Anies Baswedan sempat mengundang Heru Budi Hartono sebelum dilantik untuk menikmati makan siang di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/10) siang.

Anies berharap ada kesinambungan dalam pemerintahan Jakarta dalam pertemuan dengan Heru kurang lebih 1,5 jam. Masyarakat akan merasakan proses demokrasi yang utuh meski kepemimpinan berganti.

"Kita ingin agar ketika tuntasnya masa jabatan, maka yang menuntaskan itu menyampaikan kepada yang akan bertugas berikutnya agar bisa mengantisipasi apa-apa saja yang perlu jadi perhatian, apa apa saja yang masih jadi PR (pekerjaan rumah)," kata Anies setelah pertemuan dengan Heru.

"Ya ngobrol-ngobrol ringan lah ya, sambil makan siang dan tentunya ada beberapa hal yang beliau (Anies) perlu sampaikan ke saya, antara lain pelayanan harus berkelanjutan, kira-kira seperti itu," kata Heru sore hari setelah pertemuan dengan Anies, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain itu, lanjut Heru, Anies meminta kelanjutan program-program penanganan banjir serta pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Minta SDA Keruk Saluran Tiap Hari Hadapi Cuaca Ekstrem

Lebih jauh dari sekadar lanjut-melanjutkan program, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago berpandangan, peta politik Jakarta hingga nasional bakal panas. Pasti ada kepentingan karena Heru merupakan orang dekat Jokowi.

"Orangnya Pak Jokowi kan, orangnya yang berpihak pada kepentingan untuk menghambat Anies menjadi calon presiden," kata Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (12/10).

Heru akan sulit bertindak profesional selama menjabat. Heru disebutnya akan dilibatkan dalam upaya untuk meredupkan citra Anies Baswedan.

Pada hari pelantikanya sebagai Pj DKI 1, Heru menegaskan akan melanjutkan program Anies. Namun, dengan catatan hanya program-program yang bagus untuk kepentingan warga Jakarta.

"Termasuk juga Pak Anies menyampaikan dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) nanti kami rinci. Yang bagus dan baik untuk masyarakat pasti akan saya lanjutkan," urainya.

Heru menyampaikan pada pengarahan kepada lurah hingga Wali Kota se-Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (18/10), bahwa dirinya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sama seperti peserta lainnya. Dirinya mengaku tidak paham politik.

"Saya ini ASN, kita ASN, saya tidak paham politik, saya tidak tahu politik maka kalau program itu bagus untuk masyarakat, silakan," tegasnya Selasa (18/10).

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) bersama Anies Baswedan (kanan) dan Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

Namun lagi-lagi, kebijakan Heru tak bisa lepas dari dikotomi program Jokowi dan Anies. Termasuk dalam pembukaan kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta.

Posko pengaduan masyarakat di Balai Kota sudah ada sejak era kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat. Tetapi, posko itu ditutup sejak Anies Baswedan berkuasa dan kembali dibuka oleh Heru.

Juga ketika Heru membubarkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Anies. TGUPP merupakan tim khusus yang dibentuk Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI untuk percepatan pembangunan.

"Yang pertama TGUPP, semua bagus tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat asisten ada tenaga ahli asisten ahli. Saya kita itu," terang Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/10).

Terkait program penanggulangan banjir Jakarta, Heru menghidupkan kembali cara-cara Jokowi/Ahok. Heru memilih istilah "normalisasi" ala Jokowi/Ahok yang ditinggalkan Anies.

Anies memakai konsep naturalisasi sungai. Anies menyatakan bahwa naturalisasi sungai berbeda dengan normalisasi. Naturalisasi sungai tidak akan menggusur rumah warga di bantaran sungai. Walaupun, banyak orang memandang kedua istilah itu sama-sama saja, hanya persoalan klaim program masing-masing.

Anies klaim tidak ada penggusuran. Sementara Heru sudah mulai mengingatkan masyarakat untuk bersiap ketika satu waktu direlokasi. Heru menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung tergarap sepanjang 4,8 kilometer (km) selama dirinya menjabat.

"Warga yang masih memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung. Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun," papar Heru, Rabu (9/11).

Sedikit berbeda cerita dengan program andalan Anies DP 0 Rupiah. Heru membiarkan program tersebut berjalan, tapi tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) DKI Jakarta 2023.

"Itu kan kemarin udah B2B atau business to business kan, Sarana Jaya, tetap jalan," kata Pj Gubernur Heru Budi di Jakarta, Jumat (4/11).

Baca Juga: Pj DKI 1 Sebut Penetapan UMP DKI 2023 di Atas Nilai Inflasi

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, terdapat belasan program Anies dari janji kampanye saat Pilkada 2017 yang tak terealisasi.

"Tentunya Pak Heru akan mengevaluasi secara utuh supaya rupiah yang dikeluarkan melalui APBD itu betul bermanfaat bagi rakyat Jakarta," tutur ucap Gembong, Kamis (17/11).

Sama seperti Gembong, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Gilbert Simanjuntak juga berpendapat, Heru tidak memiliki kewajiban melanjutkan dan menyempurnakan program Anies .

“Nyatanya banyak program Anies yang tidak mampu dilaksanakan oleh Anies sendiri. Tentu itu tidak menjadi kewajiban Gubernur DKI sekarang (untuk) mengurangi kegagalan Anies,” kata Gilbert.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Rani Mauliani mengingatkan Heru untuk meneruskan hal baik dan memperbaiki yang kurang baik dari program Anies.

Ia juga percaya Heru berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. "Terutama (komunikasi) di DPRD DKI Jakarta, karena beliau kan Pj Gubernur sesuai dengan pilihan dari sembilan fraksi," kata Rani.

Pengamat politik Ujang Komarudin berpandangan, Heru memimpin secara ugal-ugalan. Mestinya, Heru melanjutkan program Anies yang bagus dan mengevaluasi program yang kurang.

"Ini kan engga. Program Anies disikat, dibabat habis. Banyak program Anies yang dibatalkan dan sebagainya," katanya, Kamis (17/11).

Ujang mengatakan, pekerjaan Heru di Jakarta akan sulit karena kepentingan politik sangat dominan sebagai "orang" Jokowi.

"Memang budaya politik kita seperti itu. Sehingga di banyak daerah termasuk di DKI tidak ada kesinambungan kerja. Akhirnya banyak daerah yang acak-acakan kembali karena beda gubernur beda kebijakan," ucapnya.

Namun sepertinya, Heru tak mau banyak berpolemik terkait program-program pendahulunya. Ketika ditanya terkait program Anies Baswedan yang tidak lanjutkan, Heru tak panjang lebar.

"Ada kan (program yang diteruskan), semua juga kita lanjutkan kalau semua itu untuk kepentingan masyarakat, enggak masalah," jawab Heru di pendopo Balai Kota DKI, Jumat (18/11/). (Knu/Pon/Asp)

Baca Juga:

Pj DKI 1 Ungkap Upaya Hadapi Masalah Global di Depan Mitra Organisasi Internasional