FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis mengomentari soal rencana pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM).

Langkah ini dilakukan guna mempercepat transisi energi di Indonesia demi mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

ETM adalah skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk berbagai pihak bisa terlibat untuk proyek energi bersih di Indonesia.

Dibentuk untuk bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih di Indonesia.

Ha ini agar dalam hal pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.

Asian Development Bank (ADB) sepakat untuk membuka diskusi detail terkait upaya mempercepat penghentian PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) milik CEP di Jawa Barat.

“Menkeu mengumumkan rencana pensiun PLTU dengan kapasitas hingga 15 gigawatt tuk mengurangi emisi karbon dalam negeri. Pensiun dini akan dimulai dari PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 MW,” ucap Hasbil dalam unggahannya di media sosial, Jumat, (18/11/2022).

Dia menyarankan agar pemerintah menggandeng swasta dari dalam negeri untuk pembiayaannya agar tak jadi beban APBN.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki komitmen besar untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan transisi energi. Atas dasar itu, diluncurkanlah satu platform bernama ETM yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi PLTU IPP bahkan negara lain.

“Melalui skema ETM ini, kita akan menyediakan platform yang lebih transparan. Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai,” ucap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, adanya skema ini bisa menjadi win-win solution bagi PLN. Karena di samping menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat, juga tidak akan membebani keuangan PLN dalam proses transisi energi.

“Transisi energi yang adil dan terjangkau ini jangan menjadikan kondisi keuangan PLN memburuk. Ini seharusnya membuat situasi finansial PLN lebih sehat, tapi di saat yang sama juga tetap bisa mendorong pengurangan karbon secara lebih signifikan, dan membuat pembiayaan energi di Indonesia menjadi lebih efisien dan kompetitif,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai komitmen dalam transisi energi, PLN telah mengembangkan peta jalan yang komprehensif untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Meskipun begitu, kolaborasi antar pemangku kepentingan memainkan peranan penting dalam mempercepat transisi energi. Atas dasar itu, PLN menyambut baik kerja sama dengan ADB melalui skema ETM untuk membantu mempercepat transisi energi di Indonesia.

“Kami mau ruang yang lebih untuk EBT masuk ke dalam ekosistem kita. Dan bagaimana kita akan melakukan pensiun dini pembangkit listrik bertenaga batu bara. Maka, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kami membangun mekanisme transisi energi,” ucap Darmawan. (selfi/fajar)