Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyoroti Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI yang meminta agar PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mau merivisi anggaran dana hibah.

Wakil Ketua PWNU Husny Mubarok Amir menilai bahwa alokasi dana hibah senilai Rp4 miliar untuk tahun depan dari Pemprov DKI Jakarta terlalu kecil bagi PWNU.

"Kalau perbandingannya dari tahun kemarin, kan mengalami penurunan. Sedangkan kegiatan dan program kami di tahun depan justru bertambah," ucap Husny dikutip dari Tempo.

Dana hibah Rp4 miliar untuk tahun depan merupakan usulan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Husny menilai bahwa usulan ini tidak profesional dan proporsional.

Dibandingkan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang diusulkan mendapatkan Rp15 miliar, PWNU DKI hanya mendapatkan jatah Rp4 miliar.

"Kami sengaja kemudian membandingkannya dengan MUI DKI, karena kegiatan mereka lebih sedikit," bebernya.

Terkait hal ini, Lukman Simandjuntak meminta agar PWNU tidak protes kepada Pemprov DKI soal dana hibah, dan seharusnya meniru kemandirian Muhammadiyah.

"Silahkan terima jika ada sumbangan, soal jumlah ya terserah yg beri. Tiru kemandirian Muhammadiyah lah, bukankah lebih baik tangan di atas ketimbang di bawah," tandasnya dikutip dari Twitter @hipohan, Sabtu (19/11).

Silahkan terima jika ada sumbangan, soal jumlah ya terserah yg beri. Tiru kemandirian Muhammadiyah lah, bukankah lebih baik tangan di atas ketimbang di bawah 😴 pic.twitter.com/YK7XS9HMnS

Foto: Wakil Ketua PWNU Husny Mubarok Amir/Net