Probolinggo (beritajatim.com) – Polres Probolinggo akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, terkait nama Hasan Aminuddin, mantan anggota DPR RI masuk dalam daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).

Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi mengatakan, pihaknya akan menggali data lebih dalam terkait nama suami dari Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo non-aktif itu, masuk ke daftar penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

“Intinya kita akan lakukan pengecekan terkait data (PKH) tersebut, apakah memang orang yang sama, atau hanya namanya sama berbeda orang, kita tindaklanjuti dulu, terkait hasilnya apa kita sampaikan lebih lanjut,” jelas Arsya, Selasa (15/3/2022).

Saat ditanya, apabila data penerima bansos PKH tersebut benar Hasan Aminuddin, mantan anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo dua periode, yang saat ini terjerat kasus jual beli jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa di lingkungan Pemkab Probolinggo, bersama dengan istrinya itu, perwira dengan dua melati di pundaknya itu mengatakan, akan melakukan penyelidikan terkait pelanggaran hukum yang bisa disangkakan.

“Ya nanti kita akan lihat, pelanggaran hukum apa yang ada di situ. Nanti kita akan koordinasikan juga dengan Kemensos, apa yang dilanggar dalam hal tersebut, apakah PKH itu sudah dicairkan, siapa yang menerima, kita pastikan dulu,” tegas Arsya.

Seperti diberitakan sebelumnya, meski tercatat sebagai pejabat negara, Hasan Aminuddin, yang tak lain adalah seorang mantan Bupati Probolinggo dua periode dan mantan anggota DPR RI, ternyata masuk kedalam daftar penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal itu dibuktikan dengan data dari laman, https://cekbansos.kemensos.go.id/, nama Hasan Aminuddin (57), warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, muncul dalam daftar penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), yang sejatinya program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang lemah dalam sektor ekonomi. [tr/suf]