"Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dan IPMG untuk secara aktif melakukan pembinaan dan memberikan sanksi untuk anggotanya yang lalai," tutur Penny.

Penny menambahkan, pihaknya melakukan upaya transformasi untuk memperkuat sistem jaminan keamanan dan mutu obat melalui penguatan BPOM. Hal ini diharapkan agar BPOM lebih independen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai regulator dan pengawas obat dan makanan.

Dalam hal ini, imbuh Penny, perlu adanya payung hukum berupa undang-undang dan kelembagaan guna mendukung peningkatan peran, tugas, dan fungsi BPOM. Selain terkait aspek kesehatan, juga pada aspek ekonomi-industri-perdagangan dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan terkait obat dan makanan.

Selain itu, Penny menilai perlu upaya sinergi berbagai pihak termasuk sektor swasta dalam membangun kemandirian bahan baku obat produksi dalam negeri.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional (resiliensi industri farmasi), serta lebih menjamin mutu dan keamanan obat.

"BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas kinerja pengawasan baik pre-market sampai dengan post-market, terus membina industri farmasi untuk meningkatkan kapasitas kepatuhan maturitas dalam sistem mutunya, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum pada pelanggaran," pungkas Penny.