Pemerintah Indonesia telah menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektar untuk Kawasan Industri Hijau

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mempromosikan mega proyek hijau yang berlokasi di Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) buat para pelaku usaha dunia dalam acara penutupan 'B20 Summit Indonesia 2022' di Bali kemarin.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektar untuk Kawasan Industri Hijau di Kaltara ini. Dirinya pun yakin Kawasan Industri Hijau ini akan banyak diminati oleh para investor.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengakui sangat bagus, namun disayangkan kekayaan energi baru terbarukan (EBT) itu tidak dimanfaatkan sejak dulu, namun doakan dimanfaatkan diakhir masa jabatannya.

Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia

Rofik Hananto mengkhawatirkan pernyataan Jokowi itu hanya untuk pencitraan.

“Bagus-bagus saja saya kira soal keinginan Presiden menggunakan Energi Baru Terbarukan ke depan. Cuma sayang kenapa baru sekarang dan tidak dari dulu keinginan ini dinyatakan, padahal Pak Jokowi sudah mau selesai 2 periode ini. Semoga bukan hanya untuk pencitraan di konferensi G20 saja ya,” kata Rofik Hananto saat dikonfirmasi, Kamis (17/11).

Dugaan pencitraan yang disampaikan politisi PKS ini sangat beralasan, dimana Daftar Inventarisasi Masalaha (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan yang sampai saat ini belum diserahkan ke DPR.

“Kenapa saya bilang pencitraan? Wong sampai saat ini saja, DIM RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan belum diserahkan oleh Pemerintah ke DPR. Padahal RUU usulan DPR ini telah dikirimkan oleh Pimpinan DPR RI ke Pemerintah lebih dari 60 hari yang lalu,” ucapnya.

“Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), maka saat ini harusnya sudah dilakukan pembahasan RUU tersebut oleh DPR dan Pemerintah karena sudah lebih dari 60 hari. Ini kalau Pemerintah benar-benar serius ya,” jelasnya.

Dikatakan Rofik Hananto, Presiden tidak perlu memamerkan kekayaan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia, karena semua orang juga sudah tahu Indonesia kaya akan hal tersebut.

“Yang penting sekarang adalah merealisasikan potensinya menjadi sumber energi yang riil dan bersih bagi masyarakat. Terutama pengembangan EBT ini ditujukan ke daerah di luar Jawa dan Bali. Jawa dan Bali sudah over supply dengan PLTU batubara,” ungkapnya.

Lebih jauh politisi asal Jawa Tengah itu, Indonesia punya banyak sumber daya solar (matahari), sungai-sungai untuk pembangkit mikrohidro serta panas bumi yang melimpah. Oleh sebab itu, semua potensi ini harus diupayakan secara serius oleh Pemerintah.

“Pemerintah gembar-gembor soal pembangunan infrastruktur, tetapi infrastruktur energi kurang mendapat perhatian. Pengembangan EBT terutama solar dan mikrohidro itu sangat membutuhkan dukungan infrastruktur berupa jaringan transmisi dan distribusi yang memadai, apalagi daerah-daerah terpencil di pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua,” paparnya.

“Ini yang harusnya jadi perhatian Presiden. Apalagi, positifnya juga adalah EBT solar dan mikrohidro ini kan investasinya relative kecil dibanding PLTU batubara sehingga dengan sedikit bantuan dari Pemerintah, badan usaha kecil seperti BUMD, BUMDES atau koperasi bisa ikut menyelenggarakan dan membangun EBT ini,” pungkasnya.