tirto.id - Para pimpinan negara G20 sepakat untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mencapai target energi bersih dan berkelanjutan. Pernyataan bersama itu tertuang dalam poin deklarasi para pemimpin negara G20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), di Bali.

Dalam poin 12 dari 52 poin disepakati, G20 menegaskan komitmennya tersebut guna mencapai target SDG 7. Kemudian berupaya menutup kesenjangan energi akses sehingga diharapkan bisa memberantas kemiskinan energi.

Menyadari peran kepemimpinan G20, dan dipandu oleh Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali, kepala negara berkomitmen untuk mencari solusi untuk mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.

"Kami akan meningkatkan upaya kami untuk mengimplementasikan komitmen tersebut dibuat pada tahun 2009 di Pittsburgh untuk menghapus dan merasionalisasi, dalam jangka menengah, tidak efisien subsidi bahan bakar fosil yang mendorong konsumsi boros dan berkomitmen untuk mencapainya tujuan, sambil memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang paling miskin dan paling rentan," tulis deklarasi tersebut dikutip Tirto, Jumat (18/11/2022).

G20 akan mempercepat transisi dan mencapai tujuan iklim kita dengan memperkuat rantai pasokan energi dan keamanan energi, dan diversifikasi bauran dan sistem energi. Para pemimpin juga akan dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk sumber daya energi terbarukan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi, teknologi pengurangan serta teknologi penghilangan, dengan mempertimbangkan keadaan nasional.

Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, poin kesepakatan 12 bertujuan mencapai SDGs 7. Salah satunya, bagaimana akses terhadap energi dan menghilangkan kemiskinan akibat adanya kekurangan terhadap energi.

"Dalam paragraf ini dibahas berbagai langkah-langkah yang dibutuhkan, apabila dalam hal ini sustainable atau menuju zero atau low emission carbon untuk energi maka salah satu yang dibutuhkan itu dari fosil fuel atau coal," jelasnya saat konferensi pers.

Namun dalam implementasinya, seluruh negara nanti termasuk Indonesia juga akan berhati-hati untuk menuju transisi energi. Karena di sisi lain, jika mau melakukan transisi hijau itu tidak hanya masalah subsidi, tapi juga masalah pendanaan untuk retiring coal maupun di dalam investasi renewable energy.

Akan tetapi, lanjut Sri Mulyani dalam presidensi G20 Indonesia masyarakat tidak akan terbebani dengan adanya transisi energi. Lantaran Indonesia sendiri mendapatkan dukungan pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS dari Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk menuju energi bersih.

"Dana yang berasal dari berbagai sumber yang bisa kemudian digunakan atau didedikasikan dalam rangka transisi energi tadi, ini semua satu paket," pungkas dia.