KETUA Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir menyampaikan, pemimpin yang dibutuhkan Indonesia bukan karismatik tokoh, melainkan karisma nilai atau value. Dari golongan manapun sosok yang terpilih pada 2024 untuk kepemimpinan nasional, dia harus menjadi milik rakyat, bangsa dan negara.

"Kita harus mengontrol itu. Kenapa? Karena jika kepemimpinan berbasis pada primordialisme, itu nanti yang terjadi bukan lagi kepemimpinan kenegarawanan, tetapi kepemimpinan per kauman," ungkap Prof Haedar di Gedung PP Muhammadiyah di Yogyakarta, kemarin.

Guru Besar Sosiologi UMY ini menegaskan, pola tata kelola negara yang  dilakukan setelah reformasi harus disudahi. Tidak boleh lagi ada coba-coba lagi dalam tata kelola Indonesia. "Ke depan harus dimulai, siapapun, dari partai manapun, baik gabungan maupun perorangan, ajak mereka untuk menjadi pemimpin Indonesia," tegasnya.

Prof Haedar menambahkan, yang tidak kalah penting setelah Muktamar ke-48 Muhammadiyah adalah menciptakan Pemilu 2024 yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dengan menyuarakan hal-hal yang benar, baik dan positif bagi proses Pemilu 2024. Menurutnya, untuk menciptakan prakondisi menuju 2024 yang lebih baik, bisa dengan dibukanya ruang-ruang dialog.

"Maka tugas kita lebih berat setelah muktamar, yakni mengawal proses itu agar satu tahun punya waktu menciptakan prakondisi," tutup dia. (OL-13)

Baca Juga: Anies Baswedan: Kita bukan Rombongan Pemecah Belah, Kita Mempersatukan