JawaPos.com – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi kepada kader yang mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hal ini setelah Forum Kabah Membangun (FKM), mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024.

Forum Kabah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun (FUM) menggelar deklarasi dan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Pacific Hall, Sleman, Jogjakarta, Rabu (16/11).

“Belum ada kan ini masih forum, ini kan organisasi kemasyarakatan kalau dilihat dari payung hukumnya, dia ormas. Di Indonesia membebaskan masyarakat berserikat dan berkumpul sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang,” kata pria yang karib disapa Awiek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Meski FKM banyak terdiri dari kader PPP, kata Awiek, organisasi tersebut di luar internal PPP. Karena DPP PPP sampai saat ini belum mendeklarasikan sosok capres pada Pemilu 2024.

“Karena PPP itu tidak atau belum menentukan calon presiden siapapun, yang akan diusung di Pemilu 2024,” tegas Awiek.

Meski demikian, Awiek mengakui pihaknya akan mempertimbangkan usulan tokoh capres dari akar rumput PPP. Tentunya hal ini akan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP.

“Semua suara baik dari struktural, maupun kultural tentu akan menjadi pertimbangan kita mengambil keputusan, kapan nanti pada saatnya kita akan menggelar Mukernas. Dalam Mukernas akan diputuskan siapa calon presiden yang akan diusung oleh PPP,” pungkas Awiek.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan