Denpasar, Gatra.com - Pelabuhan Sanur yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (9/11/2022) memiliki arti penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Provinsi Bali. Saat ini, pelabuhan yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, sudah siap beroperasi dan mulai melayani masyarakat dan wisatawan termasuk delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang ingin melakukan kunjungan wisata.

“Pelabuhan Sanur akan memperkuat konektivitas antarpulau dan berperan dalam kunjungan wisatawan khususnya pada Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan atau kawasan Segitiga Emas Bali.

Selain itu, tentunya juga untuk mengakomodasi peningkatan kunjungan wisatawan di Provinsi Bali sebagaimana amanat Presiden Jokowi yaitu memastikan Provinsi Bali menjadi tujuan wisata utama di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo saat mengunjungi Pelabuhan Sanur di Denpasar, Bali (16/11) bersama beberapa pemimpin redaksi media massa.

Menurut Wahyu Utomo, Pelabuhan Sanur adalah salah satu bentuk percepatan pelaksanaan PSN karena selesai lebih cepat dari target yang ditetapkan. Sejatinya, pelabuhan ini ditargetkan beroperasi pada 2023, tetapi pada Q4 2022 sudah siap beroperasi melayani penumpang. Dengan beroperasinya Pelabuhan Sanur, masyarakat serta wisatawan yang akan pergi ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan menjadi lebih mudah dan nyaman saat menaiki kapal boat terutama jika ombak dalam kondisi pasang.

Sementara itu, untuk rencana pengembangan, pada jangka pendek, Pelabuhan Sanur diproyeksikan akan melayani naik turun penumpang sebanyak 1,8 juta orang. Sementara untuk jangka panjang, pelabuhan ini direncanakan akan melayani sebanyak 4,5 juta penumpang.

Sebagai informasi, Pelabuhan Sanur – Nusa Ceningan/Lembongan yang mulai dibangun pada Desember 2020 merupakan salah satu PSN yang masuk dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar PSN.

Dalam proses pembangunannya, proyek ini mampu menyerap tenaga kerja lokal serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi konstruksi terkini.