Jakarta, Gatra.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan pemilih jaman sekarang akan melihat sosok yang punya ide dan siap untuk mengeksekusi ide tersebut. Sebab menurutnya, ide yang ditampilkan akan berpengaruh pada penyelesaian persoalan bangsa ke depan.

“Pemilih yang tahu, kemudian jalannya proses kontestasi akan mulai berpikir ide apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa, dan siapa yang punya ide, dan akan kita uji,” kata Fadli saat dihubungi, Selasa (15/11).

Umumnya kata dia, Partai Politik maupun koalisi mengusung pasangan calon dulu baru gagasan. Namun langkah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendahului koalisi lain dalam membangun gagasan. Menurutnya hal itu dimaklumi sebagai bentuk kerjasama mengumpulkan suara untuk mencapai ambang batas presidential threshold.

KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PPP dan PAN memiliki tiket untuk membawa paslon mereka. “Dengan kemudian parpol berpikir dari awal mencalonkan paslon dan merumuskan ide bagaimana mereka bisa jalan bersama, harus dilakukan dari awal,” ujar Fadli.

Apapun cara yang dilakukan parpol atau koalisi, menentukan capres atau gagasan dahulu, seharusnya berdasarkan aspirasi rakyat. “Semestinya dalam situasi sekarang harus berpikir, bahwa pemilih semakin paham, dan tahu persoalan yang dihadapi bangsa, dan mereka mulai berpikir mereka akan melakukan apa,“ tegas Fadli.

Pendekatan KIB itu dinilai akan membawa Indonesia dalam era baru pemilihan umum yang lebih sehat. Terutama dengan hadirnya calon calon pemimpin yang memiliki visi dan misi, ketimbang menjual persona semata.

Terkait hal itu, politisi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan komitmen dan dukungan pihaknya untuk mengusung politik gagasan. "Golkar komitmen untuk mendukung gagasan PATEN," jelas Melkiades di Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Menurut Melkiades, partainya telah membahas komitmen itu dalam kegiatan resmi partai, bahkan seluruh kader Golkar dari pusat hingga daerah telah menyepakati hal itu.

"Sudah dibahas bersama dalam pertemuan DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar I dan DPD Partai Golkar II se-Indonesia. Juga Fraksi Partai Golkar DPR RI, Partai Golkar DPRD Provinsi dan Partai Golkar DPRD II se-Indonesia," terangnya.