JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku telah menerima laporan penangkapan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Indonesian People’s Assembly (IPA) di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menggelar aksi kritik atas KTT G20 di Bali.

"Merespons laporan tersebut, Komnas HAM RI meminta aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang, mengikuti prosedur hukum acara, tidak melakukan tindakan-tindakan yang represif serta mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif dalam menghadapi aksi massa," ungkap Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan pers, Rabu (16/11/2022).

"Komnas HAM RI mendorong semua pihak untuk mampu mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan termasuk dalam pengamanan KTT G20 di Bali," lanjut dia.

Baca juga: Konflik Agraria Jadi Isu Prioritas, Komnas HAM: Konflik Agraria Masalah Bersama di Indonesia

Penangkapan ini dinilai bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi, sebagaimana dimuat UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)

Pasal itu berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

"Tindakan tersebut menciderai Pasal 23 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Nova.

Pasal tersebut menyatakan, "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkandan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Baca juga: Komnas HAM Akan Soroti Kandidat Pemilu 2024 yang Pernah Terlibat Pelanggaran HAM

Terlebih, mengutip UU HAM pula, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Nova menyebut, pihaknya mendukung KTT G20 yang dianggap berdampak luas secara ekonomi terhadap Indonesia sebagai tuan rumah serta mengapresiasi strategi pemerintah untuk menggelar hajatan internasional ini.

"Salah satu satunya melalui pengamanan yang extraordinary dengan tetap mengedepankan prinsip dan nilai hak asasi manusia dalam perencanaan dan pelaksamaannya," ujar dia.