AKURAT.CO  Roda kehidupan berbangsa tidak pernah statis, selalu bergerak dinamis seiring dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Sebagai sebuah negara, apa yang menjadi tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia sudah jelas, yakni termaktub dalam Preambul UUD NRI 1945 alinea keempat.

Panduan untuk merealisasikan tujuan nasional tersebut juga jelas, yaitu konsensus dasar kebangsaan. Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut tidak selalu lancar. Salah satu penyebabnya adalah praksis penyelenggaraan negara yang masih harus ditingkatkan kualitas, kredibilitas, dan fungsionalitasnya agar bermanfaat positif bagi rakyat.

Penyelenggaraan negara ada banyak lini dalam praksis penyelenggaraan negara. Dalam studi ketahanan nasional yang mengkaji daya tahan dan daya lenting suatu bangsa ketika menghadapi ancaman dan tantangan, lini kehidupan berbangsa dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni gatra statis dan gatra dinamis.

Gatra statis meliputi aspek geografi, demografi, dan sumber daya alam. Sedangkan gatra dinamis mencakupi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Masing-masing gatra dan aspek memiliki metode dan karakteristik penyelenggaraannya sendiri, yang mana satu dengan lainnya saling menopang. Selain memiliki metode dan karakteristik penyelenggaraan masing-masing, tiap-tiap aspek memiliki tantangan dan ancamannya masing-masing.

Salah satu contoh adalah aspek geografi. Pada masa lalu, pola pengelolaan geografis Indonesia terlalu bercorak kontinental. Padahal sejatinya Indonesia adalah negara maritim. Sebagai konsekuensinya, manfaat yang diterima oleh rakyat sebagai penerima manfaat dari penyelenggaraan negara tidak optimal. Hal ini diperparah oleh kondite para penyelenggara negara yang koruptif pada masa itu. Akibatnya, benefit pengelolaan geografis yang kurang optimal semakin tergerus mutunya ketika dinikmati oleh rakyat.

Aspek lainnya yang dapat dijadikan contoh adalah ideologi. Pada masa orde baru, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kehidupan berbangsa “dibengkokkan” esensinya oleh rezim untuk melanggengkan kekuasaan dan memberangus oposisi. Praksis penyelenggaraan negara dalam konteks ideologi pada masa itu sangat jauh dari upaya untuk menciptakan insan-insan Indonesia yang Pancasilais. Sebagai konsekuensi logisnya, upaya jangka panjang yang sudah diretas para pendiri bangsa untuk membangun bangsa dan negara (nation and state bulding) mengalami stagnasi ketika orde baru berkuasa.

Upaya untuk menginternalisasikan ideologi Pancasila kepada bangsa Indonesia seakan baru dimulai ketika reformasi bergulir karena ideologi “dikorupsi” sekian dekade lamanya.Respons kebangsaanDalam rangka menyikapi tantangan dalam penyelenggaraan negara tersebut, pemerintah pasca orde baru (era reformasi), khususnya melalui payung kekuasaan legislatif (MPR RI) merumuskan TAP MPR RI No. VI/MPR RI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika Kehidupan Berbangsa ini bukanlah suatu kaidah yang terpisah dari Pancasila dan konstitusi, melainkan pengejawantahan kedua konsensus dasar kebangsaan tersebut dalam bentuk yang lebih teknis dan aplikatif. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Secara umum, ada enam hal yang dicakupi dalam Etika Kehidupan Berbangsa, yakni etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan. Etika sosial budaya menekankan pentingnya toleransi dan tenggang rasa di antara sesama manusia dan warga negara.

Etika politik dan pemerintahan menitikberatkan pada praksis penyelenggaraan negara yang berbasis good and clean governance, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Etika ekonomi dan bisnis menekankan pada praksis pemberdayaan ekonomi untuk rakyat kecil. Etika penegakan hukum yang berkeadilan berpijak pada amanat untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Sedangkan etika keilmuan dan lingkungan berfokus pada aspek tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat banyak.Relevansi dan harapan.

Merujuk sirkumstansi bangsa dan negara dewasa ini, Etika Kehidupan Berbangsa menemukan relevansinya untuk dikaji kembali, dimaknai kembali, serta dijadikan pedoman teknis dan aplikatif dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sebagai pemerintah penyelenggara negara maupun rakyat yang juga dibebani tanggung jawab merawat bangsa. Kita dibuat gemas dengan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kita dibuat prihatin dengan merajalelanya kapitalisme dalam sendi-sendi kehidupan perekonomian nasional; yang kaya menjadi kaya, yang miskin tambah miskin.

Eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian mulai dilupakan, beralih pada pinjaman-pinjaman online (pinjol) yang menjerat leher rakyat. Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah tanah air juga kehilangan elan vitalnya dalam menghargai prinsip keseimbangan alam.Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, pengelolaan Indonesia sebagai bangsa dan negara juga membutuhkan cara berfikir dan langkah-langkah yang besar.

Pemerintah sebagai aparatus negara harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai mandat yang diembankan rakyat. Begitu juga rakyat, jangan sekedar menjadi objek, tapi harus menjadi subjek dan bagian integral dari pembangunan itu sendiri. Agar peran pemerintah dan rakyat semakin optimal dan bergerak selaras dalam mengayuh roda kehidupan berbangsa, sudah seyogianya memaknai, memahami, dan mengaktualisasikan kembali secara konkret Etika Kehidupan Berbangsa sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan konstitusi. Indonesia yang kuat, tangguh, maju, dan berdaya tahan, serta tercapainya apa yang menjadi tujuan nasional merupakan mimpi kita bersama.[]