Keberanian NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres yang akan didukung di 2024 tak bisa menyenangkan bagi semua pihak.

Sebut saja pihak yang kerap disebut buzzer di media sosial yang sudah teriak agar partai pimpinan Surya Paloh tersebut hengkang dari koalisi pemerintahan pimpinan Jokowi.

Mengenai hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut berkomentar. Refly menilai sosok Surya paloh sebagai ketua Umum NasDem tak bisa dianggap remeh sehingga siapapun dalam politik yang berurusan dengannya akan berpikir panjang. Termasuk dalam hal ini Jokowi yang didorong untuk segera menendang NasDem dari koalisi pemerintahan.

“Kita harus pahami yang namanya Surya Paloh ini punya kekuatan sendiri. Sebagai oposisi dia tidak bisa dipandang sebelah mata” jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Senin (14/11/22).

Bukannya tanpa alasan, Refly menilai sosok Surya Paloh bukanlah tokoh besar atau tokoh poilitik “kemarin sore”.

Surya Paloh punya sumber daya yang tidak semua pihak-pihak yang terjun ke dunia politik punya yakni kekuatan media.

“Kenapa? Karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS, salah satunya media, baik cetak maupun televisi,” jelas Refly.

Sebagaimana diketahui, Surya Paloh dikenal sebagai bos besar media nasional yang sudah malang melintang di Indonesia seperti Metro TV, Media Indonesia, dll.

“Ini bisa dipakai efektif untuk mengkampanyekan kepentingan mereka. Kalau seandainya dia berada di posisi oposisi maka tidak ada halangan lagi untuk mengkritik pemerintah.

Terkait desakan yang ada mengenai NasDem di Pemerintahan, Refly justru bertanya-tanya mengapa Surya Paloh atau NasDem harus mundur dari pemerintahan.

Bukannya tanpa asalan, menurut Refly seharusnya Presiden Jokowi sendiri yang harus ambil sikap tegas ke NasDem. Selama Jokowi tak mengambil sikap, artinya Jokowi masih membutuhkan.

“Kalau disuruh mengundurkan diri, what for? Kenapa harus mengundurkan diri?” jelas Refly.

“Presiden Jokowi yang bersikap yaitu dia yang menendang Surya Paloh dan NasDem dari kabinet, jadi bukan disuruh mereka mengundurkan diri,” jelas Refly.

Foto: Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun/Net