KNews.id- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Profesor Eddy mengatakan, Presiden Joko Widodo sempat bertanya soal pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam RKUHP.

Pertanyaan itu diajukan usai salah satu pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) itu menuai polemik di publik. Masyarakat menilai pasal tersebut mengekang kebebasan berekspresi.

Eddy menuturkan, Jokowi sempat menyampaikan pandangannya mengenai pasal tersebut. Jokowi bilang bahwa ia tidak masalah jika dihina oleh publik.

“Saya ingat betul bahwa ketika KUHP itu ditarik dari DPR, saat itu kami dipanggil oleh presiden,” kata Eddy saat hadir dalam sosialisasi RKUHP di Universitas Udayana, Badung, Bali, Jumat (11/11).