JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Perkebunan PT Banyu Bening Utama Nikson Hasibuan menyebutkan bahwa produksi minyak sawit mentah di perusahaannya yang merupakan anak usaha PT Duta Palma terancam terhenti.

Hal itu ia ungkapkan saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma dengan terdakwa Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Raja Thamsir Rachman.

Menurut Nikson, usaha pengiriman minyak sawit mentah dari PT Duta Palma Group terancam berhenti beroperasi lantaran kapal angkut minyak perusahaan tersebut disita oleh Kejaksaan Agung.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Duta Palma, Total Ada 3

"Minggu ini kita kemungkinan akan disetop kalau tidak ada pengiriman minyak sawit atau crude palm oil (CPO)," ungkap Nikson dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022).

Nikson mengungkapkan bahwa PT Banyu Bening Utama memiliki pabrik seluas 10 hektare yang bisa memproduksi 50 ton minyak sawit mentah setiap harinya.

Perusahaan itu, kata dia, memiliki daya tampung tangki sebanyak 8.000 ton minyak sawit mentah. Akan tetapi, hingga saat ini sudah ada 7.700 ton minyak dalam tangki tersebut yang masih tertimbun.

"Untuk saat ini berjalan, tapi saya pastikan dalam Minggu ini kita pasti setop. Karena kondisi CPO sekarang sudah 7.700," terang Nikson.

Baca juga: Diperiksa Kejagung Selama 6,5 Jam, Surya Darmadi Minta Penyidik Tak Blokir Rekening PT Duta Palma

Senada dengan Nikson, Kepala Tata Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Banyu Bening Utama Ricis Hertianto yang juga hadir menjadi saksi dalam sidang itu menyampaikan hal yang sama.

Hertianto menyebutkan bahwa hasil produksi minyak sawit mentah di perusahaannya tidak bisa keluar lantaran tidak ada kapal untuk pengiriman.

"Kapal disita, enggak bisa, produksi enggak keluar. Sudah berjalan tiga bulan tangki penuh," ucap dia.

Hertianto mengatakan, kegiatan operasional akan terhenti apabila minyak sawit mentah hasil produksi tidak bisa dikirim. Menurut dia, penyitaan kapal itu juga berdampak terhadap karyawan perusahaan yang terancam dirumahkan.

"Kalau enggak dirumahkan ya enggak dapat gaji," ucap Hertianto.

Baca juga: Kasus Surya Darmadi, Jaksa Hadirkan 5 Saksi PNS

Ditemui usai persidangan, Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang berpendapat, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah menjelaskan dampak negatif dari pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Menurut Juniver, perusahaan milik Surya Darmadi itu terancam tutup lantaran sawit yang diproduksi tak bisa disalurkan ke tempat pemesanan.

"Jadi kami minta juga kepada jaksa, kalau ini dibiarkan diblokir rekening dan tidak diizinkan menggunakan kapal, tentu masyarakat menjadi korban," tuturnya.