PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini santer terdengar kabar bahwa sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya yang diduga dilakukan secara masif.

Salah satunya, terjadi pada pabrik sepatu dan pakaian yang berada di Jawa Barat yang memberhentikan karyawannya lantaran diketahui akan pindah ke wilayah Jawa Tengah.

Sementara itu, mengomentari adanya isu PHK massal, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun mengatakan bahwa PHK tersebut merupakan imbas dari relokasi perusahaan.

Baca Juga: Trik War Tiket BLACKPINK Born Pink World Tour in Jakarta Anti Gagal Lengkap dengan Link Pembeliannya

"Data kami menunjukkan bahwa betul terjadi penutupan di satu wilayah provinsi, tapi buka di provinsi lain," katanya, Selasa, 15 November 2022.

"Judul di media ngeri-ngeri sedap, katanya terjadi PHK massal padahal yang tutup cuma dua perusahaan. Itu saya cek, dan itu cuma relokasi saja," ujarnya menambahkan.

Oleh karena hal tersebut, Bahlil beranggapan bahwa meskipun terjadi PHK, namun akan tetap terciptanya lapangan pekerjaan baru di wilayah yang lain.

Baca Juga: Sinopsis Film Hell Fest: Teror Mencekam di Taman Bermain

"Kalau capex dia sudah tinggi di satu wilayah, dia akan mencari daerah lain yang capex-nya lebih rendah. Nah kebetulan di Jawa Tengah itu upaya tenaga kerja murah, operasional murah," ucapnya.

"Harga nasi pecel di Jateng dan Jabar beda, tenaga kerja beda, sewa beda, jadi mereka tutup sebagian di Jabar tapi mereka bangun di Jateng," tuturnya.

Menurutnya, relokasi perusahaan tersebut bukan suatu masalah yang besar. Pasalnya, relokasi itu masih dilakukan di wilayah Indonesia.

Baca Juga: Profil R.E. Martadinata, Karier Gemilang Laksamana Laut Asal Bandung

"Bagi saya selama mereka di RI, oke-oke saja. Yang kita khawatir itu tutup di Jabar, pindah ke negara lain," katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan langkah antisipasi untuk menghadapi peluang terjadinya PHK, salah satunya dengan mendorong dialog bipartit.

"Juga mengajak membicarakan itu secara bipartit di internal perusahaan. Banyak perusahaan yang menyampaikan kondisinya tertentu biasanya mereka konsultasi Ditjen PHI dan Jamsos," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida pun memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi adanya kebijakan PHK tersebut.

"Kita akan terus mitigasi," ucapnya.

Meski demikian, Ida menjelaskan bahwa kondisi pasar kerja Indonesia mulai pulih setelah kembali setelah mengalami dampak dari Covid-19.

Menurutnya, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 4,2 juta orang. Kemudian, angka pengangguran pun juga telah turun sebanyak 0,68 juta orang.***