AKURAT.CO  Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengajukan dua syarat kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melanjutkan penyelenggaraan balapan Formula E tahun 2023. Pertama, terlebih dahulu mengaudit penyelenggaraan tahun lalu.

"Silahkan aja tapi Fraksi PDIP harus diaudit dulu penyelenggaraan tahun lalu. Harus dijelaskan dulu," kata Ketua Frakso PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di Jakarta, Senin (14/11/2022). 

Syarat kedua yang perlu dipenuhi oleh Pemprov DKI terkait pembiayaan. Dia mengatakan, anggaran pembiayaan penyelenggaraan balapan Formula E tak boleh menggunakan APBD seperti tahun lalu. 

"Biayanya ya harus B to B (bisnis to bisnis) antara PT Jakpro dengan FEO. Jangan lagi menggunakan APBD," ungkapnya. 

Untuk diketahui, biaya penyelenggaraan balapan Formula E lebih dari 500 miliar untuk 3 seri balapan. Terkait desakan Fraksi PDIP agar biaya penyelenggaraan tahun depan menggunakan skema B to B, Gilbert menyampaikam biaya penyelenggaraan yang sudah disepakati bersama antara Gubernur Anies Baswedan bersama pihak Formula E Operation (FEO) harus dijelaskan oleh Gubernur dalam forum interpelasi. 

"Kalau soal bagaimana biaya yang sudah disepakati untuk tiga tahun itu yang harus dijelaskan di forum interpelasi," katanya. 

Karena itu dia mendorong agar interpelasi yang digagas Fraksi PDIP dan Fraksi PSI kembali diteruskan. Dia mendorong pimpinan DPRD DKI untuk melanjutkan kembali agenda interpelasi. 

"Disitu forum yang tepat bagi Pemprov DKI untuk menjelaskan dan kami mengevaluasi penyelenggaraan Formula E," ungkapnya. 

Sementara itu,  Pj Gubernur Heru Budi Hartono telah memberi restu kepada PT Jakpro untuk melaksanakan balapan seri dua Formula E tahun depan.