JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia menargetkan memiliki platform logistik nasional sebelum memasuki tahun politik 2024 mendatang. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Agus Sudarmadi mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan penyempurnaan ekosistem logistik nasional di 14 pelabuhan di Indonesia.

“Ini sesuai Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020, Bea Cukai berperan penting dalam menyukseskan penerapan National Logistics Ecosystem (NLE), demi terciptanya penurunan biaya logistik dan pertumbuhan sektor industri,” kata Agus di webinar Forum Alinea.Id bertajuk “Tata Ulang Ekosistem Logistik di Pelabuhan”, Jumat (11/11) lalu.

Agus menjelaskan, NLE adalah suatu hubungan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. NLE merupakan kolaborasi lebih dari 18 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, sistem perbankan, sistem transportasi pergudangan atau depo yang termasuk dalam NLE.

Sistem logistik nasional terdiri dari 4 pilar yang mencakup simplifikasi proses bisnis pemerintah, kolaborasi platform logistik, kemudahan pembayaran, serta tata ruang dan infrastruktur. “Untuk pilar ketiga, terkait pembayaran, sudah 100%. Karena prinsipnya mengikuti sistem kerja perusahaan swasta penyedia jasa layanan antar itu,” kata Agus.

Untuk pilar pertama, progresnya sudah 75%. Sedangkan pilar keempat, yang berkaitan dengan tata ruang dan infrastruktur progresnya masih 50%. “Untuk tata ruang dan infrastruktur ini masalah utamanya ada di tingkat modernitas masing-masing pelabuhan. Yang paling modern kan sejauh ini di Jakarta. Kami sedang mengupayakan melakukan standarisasi di pelabuhan lainnya,” jelas Agus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Karantina Kelas II Cilegon, Arum Kusnila Dewi mengatakan, pada November tahun lalu, telah dilakukan deklarasi penerapan pemeriksaan bersama karantina dan bea cukai atau Single Submission Joint Inspection-Quarantine Customs (SSm JI-QC). “Sudah mulai diujicobakan di kawasan Banten, yakni Pelabuhan Ciwandan dan Cigading. Pelabuhan dikelola PT Pelindo II dan Krakatau Internation Port. Integrasi layanan terbukti mengefisienkan waktu 75%,” kata Arum.

Arum menambahkan, setidaknya ada delapan aspek yang terintegrasi di pelabuhan, salah satunya pemetaan dan pengembangan sumber daya manusia. Saat ini, SDM terkait fungsi karantina di pelabuhan berjumlah 12 orang. Terdiri dari dokter hewan, paramedik karantina hewan, analis perkarantinaan tumbuhan, dan pemeriksa karantina tumbuhan. “Saat ini pun tindakan karantina yang kita berlakukan hanya satu kali. Tidak empat kali seperti sebelum penerapan sistem terintegrasi ini. Jadi benar-benar bisa efisien,” tandas Arum. (rel/adz)