POS pelayanan terpadu (posyandu) akan memiliki wajah baru. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa revitalisasi posyandu merupakan program utama yang akan dilakukan dalam transformasi kesehatan primer (Kompas.id, 26/7/2022).

Posyandu baru tidak hanya menangani kesehatan ibu dan anak saja, melainkan seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi, anak, dewasa, hingga lanjut usia.

Maka setiap warga Republik ini, tua-muda, pria-wanita, akan menjadi sasaran perhatian para kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah negara.

Posyandu dibentuk tahun 1984 pada era Presiden Soeharto. Ide dasar pembangunan posyandu adalah (i) dengan menjadi sehat, ekonomi warga menjadi lebih baik, (ii) keterbatasan dokter di daerah dapat diatasi dengan pengerahan sukarelawan terlatih, dan (iii) ketergantungan pada obat-obatan dapat dikurangi.

Kegiatan pokok di posyandu saat itu adalah menjadi media deteksi dini kasus-kasus malnutrisi dan kekurangan gizi, serta memberi vaksinasi pada bayi dan balita.

Menurunnya angka kematian ibu dan bayi pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an diyakini sebagai wujud keberhasilan posyandu.

Keberhasilan itu menginspirasi negara berkembang lain, seperti Honduras, untuk menerapkan pendekatan posyandu, konon dengan lebih baik lagi.

Namun sejak otonomi daerah bergulir, posyandu kurang diperhatikan pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat tidak lagi bertanggung jawab langsung pada urusan kesehatan di daerah.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan bahwa setengah dari sekitar 260.000 posyandu pada tahun 2012, telah tidak aktif lagi.

Penyebabnya antara lain kurangnya dukungan politik, terbatasnya pendanaan, dan minimnya sukarelawan.

Upaya menjadikan posyandu (dan puskesmas) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer oleh pemerintah kiranya patut diacungi jempol.

Rencana pemerintah adalah membangun 300.000 posyandu di tingkat dusun/RT/RW dan 85.000 posyandu prima di tingkat desa/kelurahan.

Posyandu di tingkat dusun/RT/RW akan melayani seluruh sasaran siklus hidup, mulai dari ibu hamil sampai warga lanjut usia.

Seluruhnya ada 15-20 jenis layanan kesehatan yang dilakukan oleh sedikitnya lima kader terlatih di setiap posyandu.

Adapun posyandu prima berperan mengintegrasikan layanan kesehatan di desa, seperti puskesmas pembantu (pustu) dan pos kesehatan desa (poskesdes). Posyandu prima akan memberikan 25-30 jenis layanan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, data kesehatan warga yang dikumpulkan kader posyandu akan direkam dan dimanfaatkan secara digital untuk kepentingan pengobatan lanjutan, penelitian, penyusunan kebijakan, dll.

Terkait dengan hal ini Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).

Jika terlaksana sesuai rencana, maka dalam beberapa tahun mendatang masyarakat Indonesia akan semakin akrab dengan posyandu.

Jika dulu warga mendatangi posyandu untuk urusan kehamilan, vaksinasi, dan keluarga berencana, maka kelak warga akan mengunjungi posyandu untuk lebih banyak pelayanan promotif dan preventif.

Termasuk dalam aktivitas baru posyandu itu adalah kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas; kesehatan bayi dan anak balita; kesehatan usia sekolah dan remaja; kesehatan usia produktif; dan kesehatan warga lansia.

Para lansia mungkin tidak harus pergi ke posyandu, sebaliknya para kader posyandu lah yang akan mengunjungi para lansia.

Para lansia yang mengalami gejala sakit atau memerlukan pertolongan segera juga dapat menghubungi posyandu untuk berkonsultasi melalui aplikasi percakapan seperti Whatsapp.

Posyandu yang kreatif dapat mengadakan webinar tentang topik tertentu yang berguna bagi warga anggotanya, yang disampaikan oleh kader posyandu, dokter puskesmas, atau narasumber lain.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu yang baru, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan kinerja setiap posyandu secara reguler. Dari sini diharapkan akan tumbuh kreativitas, inovasi dan perbaikan pelayanan yang merata di seluruh daerah.

Pemerintah juga perlu memberi insentif yang cukup baik kepada sukarelawan kader posyandu.

Diberitakan saat ini ada daerah yang memberi insentif kepada kader posyandu hanya sebesar Rp 30.000 per orang per bulan. Tentu ini jumlah yang sangat tidak seimbang dengan jerih payah yang telah mereka keluarkan.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah daerah dan khususnya pemerintah desa/kelurahan perlu mengalokasikan anggaran dari dana desa/kelurahan atau sumber lain untuk memberikan insentif yang layak kepada kader posyandu di desa/kelurahan masing-masing.

Dengan demikian semua pihak akan mendapat kepuasan dalam mengupayakan kesehatan warga yang lebih baik.

Bangkit Indonesiaku, sehat negeriku. Selamat Hari Kesehatan Nasional.