Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik pendekatan prinsip ASEAN terhadap konflik di Myanmar. Ia yakin bahwa ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun depan, Indonesia akan dapat memajukan agenda terkait penyelesaian krisis Myanmar.

"Saya percaya pemerintah Indonesia akan dapat mendorong agenda dengan cara yang positif," ujar Guterres dikutip laman Channel News Asia, Sabtu (12/11/2022).

Baca Juga: Di KTT ASEAN, Isu Myanmar Makin Seksi di Mata Pemimpin Negara Asia Tenggara gara-gara...

"Dan utusan khusus saya siap untuk bekerja sama sepenuhnya dengan utusan ASEAN untuk menciptakan kondisi untuk membangun, seperti yang saya sebutkan, transisi demokrasi," ujarnya menambahkan.

Ia mengakui bahwa semua orang telah gagal dalam kaitannya dengan Myanmar. "Komunitas internasional secara keseluruhan telah gagal, dan PBB adalah bagian dari komunitas internasional," katanya.

Guterres mengatakan situasi politik, keamanan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan di Myanmar  semakin dalam ke dalam bencana. Dia meminta pihak berwenang Myanmar untuk membebaskan semua tahanan politik dan mendesak negara-negara ASEAN untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dari Myanmar.

Guterres membuat pernyataan di Phnom Penh pada KTT PBB-ASEAN yang diadakan pada Jumat (11/11/2022) malam dan berbicara pada konferensi pers pada Sabtu pagi. Dia mengatakan bahwa situasi di Myanmar adalah mimpi buruk tanpa akhir bagi rakyat negara itu.

Ia menyuarakan dukungan untuk pernyataan 15 poin yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN tentang krisis Myanmar. Pertemuan para pemimpin ASEAN di KTT telah meminta langkah-langkah yang lebih konkrit dan batas waktu tertentu untuk mendukung Konsensus Lima Poin (5PC) yang menyerukan penyelesaian konflik secara damai di Myanmar.

ASEAN juga akan meninjau anjut perwakilan Myanmar pada pertemuan mendatang. Para pemimpin politik negara itu telah dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi blok itu sejak akhir tahun lalu.

"Saya menyambut pendekatan prinsip ASEAN melalui Konsensus Lima Poin. Saya mendesak semua negara, termasuk anggota ASEAN, untuk mencari strategi terpadu terhadap Myanmar, yang berpusat pada kebutuhan dan aspirasi rakyat Myanmar," kata Guterres.

Para pemimpin ASEAN, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah menyetujui Konsensus Lima Poin pada April 2021. Namun hingga kini hanya sedikit implementasi yang direalisasikan junta.

Baca Juga: Ditopang Pemulihan Ekonomi, Pendapatan Premi BNI Life Naik Jadi Rp 3,81 Triliun

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Muhammad Syahrianto