Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan, saat ini Partai NasDem masih satu barisan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun NasDem telah mengumumkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dari NasDem.
 
Ini menjadi salah satu berita populer di kanal Nasional Medcom.id pada Jumat, 11 November 2022.
 
Surya Paloh menyebut, saat ini ada banyak omongan yang menyebut bahwa Partai NasDem sudah tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Namun ia mengingatkan bahwa opini yang disampaikan tersebut tidak benar, karena NasDem berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi.

-?

- - - -
"Kita mempunyai dignity, kita punya pride, harga diri kita, kita punya keyakinan diri kita. Tapi sekarang terserah, bola ini ada di tangan Presiden Jokowi," kata Surya Paloh dalam HUT ke-11 Partai NasDem di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 November 2022.

Baca selengkapnya di sini

Informasi populer lainnya masih soal pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di HUT ke-11 Partai NasDem. Surya Paloh mengatakan sejak awal berdiri Partai NasDem bertekad untuk memberikan kontribusi yang lebih terhadap bangsa Indonesia, bukan hanya sekadar kepentingan partai.
 
"Sejak awal pendirian partai ini, kita telah menancapkan satu tekad dan semangat bersama, kita ingin memberikan kontribusi yang tidak hanya berhenti kepada kepentingan partai ini sendiri tapi jauh dan lebih luas daripada itu," kata Surya Paloh saat berpidato di HUT ke-11 Partai NasDem, di JCC Senayan, Jakarta, 11 November 2022.
 
Surya Paloh mengatakan, misi mulia yang diemban membuat NasDem dapat bertumbuh dan berkembang hingga saat ini.

Baca selengkapnya di sini

Kemudian, soal dugaan aliran dana dana desa di Papua. Aliran dana desa di Bumi Cenderawasih diisukan mengalir ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai program itu dibekukan Kementerian Keuangan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar tak menampik dugaan aliran dana itu.
 
"Jadi begini, penyelewengan dana desa pasti akan ditelusuri, diselidiki ya. Dugaan-dugaan ke arah itu memang selama ini ada," kata Boy di kawasan Jakarta, Jumat, 11 November 2022.
 
Perwira tinggi (Pati) Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) itu mengatakan dalam mitigasi perlu upaya pengawasan penyaluran dana desa oleh para stakeholder, termasuk melibatkan para aparatur pemerintah daerah. Bahkan, perlu melibatkan unsur terdepan dari TNI-Polri, seperti Bhayangkara Pembina Desa (Bhabinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Baca selengkapnya di sini

 

(AGA)