Jakarta -

Anggota Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tansel), Bripka HK, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh istrinya atas dugaan perselingkuhan dengan sejumlah wanita dan dugaan kasus KDRT. Komisi III DPR RI mendorong agar Bripka HK ditindak tegas karena telah mencoreng nama baik institusi Polri.

Anggota Komisi III DPR RI F-PPP Arsul Sani menyebut Bripka HK yang seorang polisi melekat tugas sebagai penegak hukum atau penjaga kamtibmas. Menurutnya, Bripka HK harusnya taat terhadap hukum, norma agama, norma sosial bermasyarakat dan norma berkeluarga.

"Sebagai penjaga kamtibmas, maka pada diri tiap polisi melekat kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketentraman warga masyarakat termasuk keluarga sebagai orang-orang terdekatnya. Nah kalo seorang polisi itu melanggar hukum, norma agama dan sosial apalagi kekerasan dalam bentuk KDRT, maka ya dua saja penyelesaiannya," kata Arsul kepada wartawan, Sabtu (12/11/2022).

-

-

Pertama adalah penyelesaian secara etik profesi Polri yang harus ditindak dengan hukuman seberat-beratnya. Kedua secara hukum, jika berkecukupan alat-alat buktinya harus diproses hukum pidana.

"Terhadap polisi seperti ini tidak boleh diberlakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif," tegas Arsul.

Hal senada juga diutarakan oleh anggota Komisi III DPR F-Gerindra Habiburokhman. DIa menyebut jika benar selingkuh, maka Bripka HK telah melanggar kode etik Polri. Jika sampai melakukan KDRT, maka Bripka HK bisa diproses secara pidana.

"Jadi oknum ini harus diproses dan ditindak tegas baik secara profesi maupun pidana. Perlu digarisbawahi bahwa anggota Polri adalah orang yang seharusnya menegakkan hukum, bukan melanggar hukum," ucap Habiburokhman.

"Perbuatan KDRT dan selingkuh bukan hanya merugikan istri yang bersangkutan, tetapi juga mencoreng nama baik institusi," tambahnya.