Hal itu disampaikan Jokowi saat berbicara pada sesi retreat KTT ke-41 ASEAN terkait implementasi lima poin konsensus Myanmar di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja pada Jumat (11/11).

Pada kesempatan itu, Jokowi menekankan beberapa hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan elemen keputusan pada KTT ASEAN kali ini.

“Pertama, penerapan lima poin konsensus tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya,” ucap presiden, seperti dikutip dari keterangan Sekretariat Kabinet.

Selanjutnya, Jokowi mempertegas seruan penghentian kekerasan agar segera tercipta kondisi kondusif di Myanmar.

“Ketiga, Presiden Jokowi mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan AHA Centre untuk terus mengupayakan akses agar Comprehensive Needs Assesment dapat segera diselesaikan,” lanjut Jokowi.

Di samping itu, Jokowi mengatakan, bantuan kemanusiaan untuk mendukung keberlanjutan hidup menjadi lebih penting artinya saat ini.
Sementara pada poin keempat, kata Jokowi, keputusan non-political representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk AMM (Pertemuan Menteri ASEAN) dan KTT.

“Kelima, engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan. Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh lima poin konsensus," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya menghormati prinsip non-interference, sehingga ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap Pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional.

“Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya,” tegas Jokowi.