AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang tersangka baru dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Ia adalah Hakim Agung Gazalba Saleh (GS). Kasus dugaan suap tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Hakim Agung non aktif Sudrajat Dimyati. 

Penetapan Gazalba sebagai tersangka itu dilakukan setelah KPK menemukan alat bukti yang cukup. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

"Setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti, maka benar saat ini KPK sedang mengembangkan penyidikan baru pada perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA," ujar Ali pada, Kamis (11/11/2022).  

Namun KPK belum menyampaikan keterangannya secara resmi mengenai penetapan Gazalba sebagai tersangka baru terkait dugaan suap penangan perkara di MA ini dan masih terus dilakukan pengembangan penyidikan. Sebab juga belum diketahui perkara yang menyeret Gazalba untuk menerima suap hingga ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Gazalba telah diperiksa KPK sebagai saksi dan telah memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut pada Oktober lalu. 

Lantas siapakah Hakim Agung Gazalba Saleh? Berikut profilnya. 

Dilansir dari laman Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) jika Gazalba menempuh pendidikan tingginya pada tingkat S1 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin. Setelah itu ia kembali mengambil jurusan S2 Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran dan selanjutnya S3 jurusan Ilmu Hukum Universitas Padjajaran. 

Gazalba merupakan pria kelahiran Manado pada 15 April 1968. Dari laman IKAHI tersebut, Gazalba menjadi salah satu Hakim Agung Mahkamah Agung dari 36 daftar di dalamnya. Gazalba dilantik dan mengambil sumpahnya sebagai salah satu Hakim Agung MA pada tahun 2017. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Nomor 117/P Tahun 2017 tertanggal 26 Oktober 2017. 

Sebelum dirinya menjabat sebagai Hakim Agung MA, ia pernah menjadi dosen di Universitas Narotama Surabaya, Jawa Timur.

Dikutip dari berbagai sumber bahwa Gazalba Saleh pernah menangani beberapa kasus yang menggegerkan publik. Salah satunya adalah menjadi hakim anggota kasasi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas perkara suap pengurusan izin ekspor benih lobster atau benur.