Berbicara sebagai pengantar Sidang Pleno KTT ke-40 ASEAN, Jokowi mengatakan saat ini ASEAN menghadapi dua tantangan yang sangat berat.

Pertama, tantangan eksternal, terkait bagaimana ASEAN menavigasi rivalitas kekuatan besar yang semakin tajam. Kedua, tantangan internal, terkait bagaimana memastikan ASEAN tetap relevan dan patuh terhadap Piagam ASEAN, termasuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

"Semua tantangan ini hanya dapat dihadapi bila bersatu dan kuat. Pertanyaannya, apakah kita masing-masing sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN?" ujar Jokowi di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja pada Jumat (11/11).

"Saya tidak ingin kesatuan dan sentralitas ASEAN hanya jadi mantra kosong,” tegas presiden.

Menurut Jokowi, para pemimpin ASEAN harus memaknai secara konkret kredibilitas dan relevansi ASEAN, bergantung pada kesatuan dan sentralitas.

Untuk itu, ada tiga poin penting yang disampaikan Jokowi.

Pertama, mendorong dan menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya sebagai pegangan. Dengan begitu, Piagam ASEAN harus menjadi dasar pengambilan kebijakan pada situasi darurat, termasuk di Myanmar saat ini.

Kedua, mendorong penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN. Lantaran menurut Jokowi, dalam 20 tahun ke depan, tantangan yang akan dihadapi semakin berat sehingga saat ini harus menjadi momentum untuk bebenah dan memperkuat institusi serta kapasitas ASEAN.

“Kita harus tetapkan ASEAN 2045 yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. ASEAN harus mampu merespon dinamika ini agar tetap relevan. Saya harap Gugus Tugas Tingkat Tinggi (HLTF) dapat menyampaikan rekomendasi mengenai ASEAN 2045 dan penguatan institusi ASEAN,” lanjut Jokowi.

Poin ketiga adalah memperkuat peran ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang tangguh. Ketangguhan ASEAN akan dinilai dari cara ASEAN membangun ketahanan pangan dan energi, kemandirian kesehatan, hingga stabilitas keuangan kawasan.

"ASEAN harus menjadi agenda-setter dalam memajukan prioritas-prioritas tersebut,” ucap Jokowi.

Sejalan dengan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlanga Hartarto menyebut bahwa isu pangan, energi, kesehatan, dan keuangan menjadi isu prioritas yang dibahas dalam Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui payung ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF).

Ke depan, kerangka tersebut akan diperluas sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan global. Indonesia, kata Airlangga, akan mengusung inisiatif terkait ketahanan pangan, energi maupun stabilitas keuangan menjadi bagian dari prioritas ekonomi dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.