Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat mendesak sejumlah persyaratan pembangunan gedung yang ramah terhadap perempuan, kaum difabel, dan sesuai dengan identitas Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai Kota Santri.

“Kami meminta wajib hukumnya pembangunan gedung fasilitas publik menyertakan pembangunan tempat ibadah yang layak dan memadahi tidak hanya menggugurkan kewajiban,” kata Dannis Barlie Halim, juru bicara Fraksi Nasdem, dalam sidang paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (21/3/2022) malam.

Nasdem juga menghendaki agar ketersediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui menjadi perhatian khusus untuk pembangunan fasilitas publik. Selain itu, fraksi itu meminta agar salah satu substansi muatan Raperda Bangunan Gedung mendukung aksesibilitas kaum difabel di gedung layanan publik, termasuk Gedung DPRD Kabupaten Jember.

“Jember adalah Kabupaten pertama di Indonesia yang mempunyai Perda tentang Disabilitas yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2016, menyusul diterbitkannya UU Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas,” kata Dannis mengingatkan.

Dannis meminta agar setiap gedung fasilitas publik dilengkapi ikon simbol visual Kabupaten Jember. “Bahkan jika diperlukan, dibangun sebuah bangunan artistik sebagai Jember Iconic yang menjadi pertanda kepada setiap orang bahwa mereka sedang berada di Kabupaten Jember,” katanya.

Salah satunya adalah rencana memproyeksikan pesawat untuk menjadi monumen masuk Kabupaten Jember. Menurut Dannis, ini harus ditindaklanjuti sebagaimana pernah dilakukan pembicaraan antara Pemkab Jember dan jajaran TNI AU.

Lebih jauh Nasdem meminta pemkab tidak hanya memperhatikan gedung-gedung baru yang akan dibangun, namun juga gedung-gedung lama. “Fasilitas publik adalah wajah pemerintah dan wajah masyarakat jember pada umumnya. Seyogyanya gedung-gedung yang menjadi fasilitas publik dirawat dan dijaga kebersihan, keindahan, dan kelayakannya, sehingga tidak kita temukan lagi gedung-gedung tak layak pandang dan tak layak pakai, seperti gedung Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jember yang sudah sangat suram di mata,” kata Dannis.

Nasdem meminta kepada bupati dan wakil bupati untuk sesekali melakukan sidak ke sana. “Tegur secara langsung intansi terkait yang lemah dalam pengelolaan serta perawatan gedungnya,” kata Dannis.

Nasdem menilai pembangunan fisik gedung dan bangunan dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat sangat penting untuk menunjang kegiatan mengembangkan potensi sumber daya manusia. “Karena itu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan harus dilakukan secara maksimal sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang telah ada,” kata Dannis.

Nasdem meminta kepada jajaran organisasi perangkat daerah untuk benar-benar memperhatikan persetujuan bangunan gedung. “Perhatikan standar teknis pelaksanaanya agar benar-benar sesuai dan tidak merugikan kepentingan masyarakat,” kata Dannis.

Bupati Hendy Siswanto saat ini mengajukan Raperda Bangunan Gedung sebagai prinsip dasar dalam mengatur dan mengontrol kuantitas penyelenggaraan bangunan gedung. “Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan yang di dalamnya meliputi pembangunan, pelestarian, pemanfaatan, dan pembongkaran,” katanya, dalam sidang paripurna pembacaan nota pengantar di gedung DPRD Jember kemarin.

Menurut Hendy, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan atas penyelenggaraan gedung yang meliputi pengesahan secara teknis bangunan gedung, penetapan bangunan gedung, serta penetapan pembongkaran bangunan gedung tersebut. “Pengesahan secara teknis adalah suatu proses yang di dalamnya termasuk dari bagian penyelenggaraan gedung beserta lingkungannya yang merupakan bagian dari penyelenggaraan penertiban bangunan gedung,” katanya.

Pemkab Jember berkepentingan mengatur dan mengontrol kuantitas penyelengaraan bangunan gedung. “Tujuannya untuk mewujudkan bangunan gedung yang berkualitas sesuai dengan fungsi, andal, serasi, dan selaras dengan lingkungan,” kata Hendy. [wir/ted]