RADARBANGSA.COM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pengantarnya pada KTT ASEAN-Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke-25, di Hotel Sokha, Phnom Penh, Jumat, 11 November 2022, mendorong ASEAN dan RRT sebagai mitra Komprehensif Strategis memastikan krisis global yang tengah terjadi saat ini tidak menjalar di kawasan.

"Hal pertama yang harus kita tangani adalah ketahanan pangan. Dengan lebih dari 2 miliar penduduk, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan tugas berat bagi ASEAN dan RRT. Ketahanan pangan kawasan harus menjadi prioritas utama," kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman resmi Setkab RI.

Dalam KTT yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri (Premier) RRT Li Keqiang, Presiden Jokowi mengatakan, kawasan masih rentan terhadap supply shocks produk pangan. ASEAN sendiri mengeluarkan 61 miliar dolar AS untuk impor pangan, dan merupakan salah satu konsumen terbesar gandum dan kedelai dunia.

"Saya melihat RRT memiliki kapasitas besar perkuat strategi ketahanan pangan. Kita harus bekerja amankan rantai pasok dan stabilisasi harga pangan. Saya berharap ASEAN – RRT dapat berkolaborasi dalam memastikan buffer cadangan pangan dan mekanisme daurat pangan kawasan, mengembangkan produksi pangan di kawasan, dan investasi pada inovasi pertanian," ujarnya.

Hal kedua menurut Kepala Negara adalah stabilisasi finansial kawasan. Presiden menambahkan, ancaman resesi merupakan tantangan besar bersama dan di tengah situasi sulit seperti saat ini justru kerja sama harus semakin erat.

"Koordinasi kebijakan menjadi penting, melalui sinergi kebijakan kita dapat memastikan langkah yang paling efektif cegah resesi serta memperoleh early warning dan dukungan likuiditas," terang Presiden Jokowi.

Terakhir, Presiden Jokowi juga mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan harus dijaga dan konflik tidak boleh terjadi. Sebagai negara besar di kawasan, RRT punya tanggung jawab untuk ciptakan situasi kondusif. Hal tersebut, menurut Presiden hanya bisa dicapai dengan membangun strategic trust dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

"Kedua hal ini harus menjadi pegangan kita, dalam mengelola rivalitas di kawasan dan menyelesaikan isu Laut China Selatan. Jika ini dapat kita bangun, maka kita dapat mewujudkan kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth," pungkasnya.