SURABAYA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah sesuatu yang serius bagi masa depan bangsa dan negara. Sehingga, hal itu harus dipersiapkan secara matang.

Hal itu diungkapkan menjawab pertanyaan soal batalnya Nasdem melakukan deklarasi koalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Bagi PDI-P, mengapa capres cawapres itu harus dilakukan dengan matang," kata Hasto ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Demokrat Samakan Anies-AHY-Aher dengan Soekarno-Hatta-Sjahrir, PDI-P: Enggak Samalah

Adapun tiga partai itu dikabarkan bakal menggelar deklarasi koalisi pada 10 November 2022. Namun, hal tersebut urung dilakukan.

Terkait hal itu, Hasto menilai bahwa sebelum partai politik mengungumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, hendaknya mencermati dan menghitung aspek-aspek politik untuk bermitra dengan partai lain.

"Dengan melihat suasana kebatinan rakyat, dengan menghitung seluruh aspek-aspek politik. Kemudian ketika diumumkan, betul-betul sebagai keputusan yang terbaik," ucapnya.

Hasto mengingatkan bahwa ada pihak yang membangun kerja sama politik untuk mengusung capres-cawapres, bukan demi kemajuan Indonesia. "Tapi, mendompleng untuk dapatkan efek ekor jas," sambung dia tanpa menyebut pihak yang dimaksud.

Hal iini berbeda dengan PDI-P yang terus melihat suasana kebatinan rakyat hingga pada saat yang tepat akan memutuskan kerja sama politik dan pengusungan pasangan calon (paslon).

Dua hal itu, jelas Hasto, bakal diputuskan dan diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"PDI-P berbeda, kami memahami suasana kebatinan rakyat, kemudian mencari pemimpin terbaik bagi masa depan," ujarnya.

Baca juga: Relawan Pendekar Berharap Megawati Mau Usung Ganjar Capres 2024

Diketahui, deklarasi bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS batal dilakukan pada 10 November 2022. Hal itu dipastikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya.

Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari pembatalan deklarasi tersebut.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” tutur Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” sambungnya.

Baca juga: Nasdem Tak Ingin Cawapres Anies Hanya Tukang Gunting Pita

Adapun rapat majelis syuro merupakan mekanisme internal PKS untuk menentukan langkah politik terkait koalisi dan pengusungan capres-cawapres.

Sementara AHY tengah melakukan kunjungan ke Jerman sejak dua pekan lalu.

Willy menyatakan, proses deklarasi koalisi hanya terkendala persoalan teknis.

Ia mengklaim, komitmen ketiga partai politik (parpol) untuk bekerja sama menghadapi Pilpres 2024 semakin kuat.