Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia menyebutkan, bahwa nilai ekspor nikel melalui hilirisasi sampai akhir tahun diprediksi menembus US$ 27 miliar - US$ 30 miliar atau Rp 418 triliun - Rp 465 triliun (kurs rupiah Rp 15.500 per US$).

Dalam event B-20 Indonesia Net Zero Summit 2022: Decarbonization at All Cost, Menteri Bahlil menyebutkan bahwa Indonesia saat ini sedang fokus membangun hilirisasi nikel, di mana sejak tahun 2019 perusahaan nikel yang hendak melakukan ekspor wajib melakukan hilirisasi nikel di dalam negeri.

Hilirisasi di Indonesia, kata Menteri Bahlil terhitung sukses, lantaran sebelum ekspor nikel melalui hilirisasi berjalan, di tahun 2017 - 2018, nilai ekspor bijih nikel hanya mencapai US$ 3 miliar atau Rp 46,5 triliun (kurs Rp 15.500 per US$).

-

-

Nah, ketika hilirisasi berjalan nilai ekspor dari nikel di tahun 2021 sudah mencapai US$ 20,9 miliar atau sekitar Rp 323 triliun. "Menurut data perdagangan dan Kemenko, kami Insya Allah akan menutup 2022 ekpor nikel bisa mencapai US$ 27 - US$ 30 miliar (Rp465 triliun) dari dampak hilirisasi," terang Bahlil, Jumat (11/11/2022).

Menteri Bahlil menyatakan lagi, bahwa hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri sebelumnya mendapatkan banyak penolakan dari berbagai negara termasuk Uni Eropa (UE). Namun bisa dijelaskan Bahlil, bahwa pelarangan ekspor raw material atau mineral mentah sebagai upaya Indonesia menciptakan dekarbonisasi atas industri yang ramah lingkungan.

"Tapi apa yang terjadi, kami di bawa ke WTO. Tapi kami Indonesia tidak sedikit pun mundur dalam menghadapi tantangan ini ketika kami ingin menjadi negara maju," tandas Bahlil.

Usai nikel berhasil, saat ini kata Bahlil, Indonesia sedang menyiapkan untuk mengembangkan hilirisasi bauksit, timah dan tembaga. Ke depan, ekspor mentah komoditas tersebut akan dilarang.

Yang terdekat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), ekspor bauksit akan dilarang pada Juni 2023.

[-]

-

Top! Tahun Ini RI Ketiban 'Durian Runtuh' Rp450-an Triliun
(pgr/pgr)