Jember (beritajatim.com) – Panitia Khusus Peraturan Daerah Bangunan Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, terpaksa dirombak, Senin (21/3/222) malam. Gara-gara diprotes Fraksi Nasdem.

Pembentukan pansus berjalan cepat, Senin siang. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, terpilih 15 orang anggota pansus dengan diketuai Siswono (Gerindra). Wakil Ketua adalah Tabroni (PDI Perjuangan), Sunarsi Horis (PKB), dan Nurhasan (PKS).

Semula tidak ada masalah. Namun belakangan, Ketua Fraksi Nasdem Gembong Konsul Alam ditelepon Ketua Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Marzuki Abdul Ghofur yang mempertanyakan tidak adanya jatah pimpinan pansus untuk fraksi itu.

Akhirnya, Nasdem menyampaikan protes kepada pimpinan DPRD Jember. Sidang paripurna internal kembali digelar dan diputuskan perombakan pimpinan pansus. Posisi Nurhasan digantikan Hamim.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) Sunardi mengatakan, raperda tersebut sangat ditunggu. “Ini karena akan berpengaruh terhadap multiplier effect, terutama pada sektor properti. Dengan Perda Bangunan Gedung, akan terjadi penyerapan tenaga kerja cukup banyak, dan tentunya juga peningkatan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

“Dengan perda itu, pemerintah daerah bisa memberikan layanan penerbitan izin penyelanggaraan bangunan gedung melalui aplikasi Sistem Informasi Managemen Bangunan Gedung (SIMBG), agar retribusinya tidak nol rupiah lagi,” kata Sunardi.

Fraksi GIB melihat penyelesaian raperda ini akan menjadi awalan yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sunardi berharap investasi akan terus tumbuh berkembang di Jember, PAD semakin meningkat, sehingga ada percepatan pembangunan. “Tidak kalah pentingnya lagi pembangunan daerah menjadi lebih tertib, untuk menjamin keandalan bangunan gedung dalam hal keselamatan, kesehatan, kenyaman dan kemudahan,” katanya.

Dukungan pembahasan dan pengesahan raperda ini meluncur pula dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Namun juru bicara Fraksi PPP, Sugiyono Yongky Wibowo, mengingatkan agar bupati memberikan perhatian serius terhadap warga Jember yang baru bangkit dari Pandemi Covid-19 dan kondisi perekonomian rakyat relatif masih belum stabil.

“Pembangunan Infrastruktur yang hingga saat ini masih belum tuntas dan kesiapan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah masih perlu menjadi bahan pertimbangan,” kata Yongky.

Selain itu, lanjut Yongky, perkembangan kualitas dan kuantitas pengadaan gedung dengan standar yang telah ditentukan dan kebutuhan anggaran harus menjadi perhatian serius. “Sehingga diharapkan tidak akan mengubah kebijakan anggaran lainnya terkait dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya. [wir/but]