POJOKSAU.id, JAKARTA – Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jadi sorotan publik. Sejumlah daerah diduga memainkan anggaran PPPK 2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku sudah mentransfer dana alokasi umum (DAU) ke daerah untuk digunakan menggaji PPPK. Namun Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menggunakan DAU tersebut untuk menggaji PPPK.

Akibatnya, banyak guru yang lulus PPPK 2021 dan sudah mendapatkan SK, tetapi belum digaji oleh Pemda.

Para guru honorer, khususnya yang lulus PPPK 2021 mengadu ke Komisi X DPR RI. Bahkan, ada yang mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Hotman Paris sudah tiga kali didatangi guru yang lulus PPPK 2021 tetapi belum diberikan gaji.

Hotman Paris pun meminta agar Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun ke daerah melakukan pemeriksaan.

BACA : Buruan! Cek Lokasi Penempatan PPPK 2022 Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Sebelum Dihapus 13 November

Bahkan, Hotman Paris meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa DAU yang sudah ditransfer ke daerah tetapi tidak digunakan untuk menggaji PPPK.

Hal senada disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba.

Anita Jacoba meminta Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memberikan perhatian khusus pada guru honorer atau guru non ASN yang telah lulus PPPK 2021 dan sudah mendapatkan formasi.

“Saya minta Inspektorat Jenderal, Pak Menteri (Nadiem Makarim), ini tolong lihat deh. Ini ada beberapa daerah yang dana DAU-nya sudah ditransfer,” ucap Anita Jacoba dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek, Kamis 10 November 2022.

BACA : Sempat Dibatalakan, Formasi PPPK Brebes 2022 Bertambah Dua Kali Lipat, Buka Formasi P3K Guru Agama Sebanyak 400

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini menyebut ada beberapa daerah yang sudah menerima transfer DAU dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tetapi belum mengangkat guru yang lulus passing grade (PG) menjadi ASN PPPK (P3K).

“Jadi ada beberapa daerah, yang dana DAU-nya itu sudah ditransfer ke APBD, dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K. Tetapi (guru lulus PG) tidak diangkat oleh Pemda. Formasinya ditutup sampai hari ini,” cetus Anita.

Baca berita selengkapnya dengan membuka link: Hotman Paris dan Anita Jacoba Gerah, Kepala Daerah Siap-siap Diperiksa KPK