Peneliti senior Prof.Siti Zuhro, M.A dari Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) menilai politik kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan pemerintah Indonesia melalui KLHK saat ini berjalan sangat saintifik dalam mengatasi ancaman perubahan iklim.

Dalam agenda COP27 Sharm El-Sheikh, Mesir, terlihat posisi Indonesia yang tidak lagi bermain pada isu retorika tapi sudah berbasis implementasi, lebih mendahului dari sebatas janji. Salah satunya dengan ambisi menaikkan NDC dari 29% ke 31,89% dengan upaya sendiri, dan dari 41% ke 43,20% melalui dukungan dunia internasional.

"Ini sudah melalui kajian berbasis saintifik karena disusul dengan keluarnya kebijakan rencana operasional FOLU Net Sink 2030, kebijakan rencana strategis dan rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan di tingkat regional dan daerah. Menunjukkan KLHK sedang berada pada jalur tepat mengawal perubahan iklim dengan dasar politik kebijakan berbasis sains yang terang," kata Siti Zuhro pada awak media di paviliun Indonesia, COP27 Mesir, Selasa (8/11/2022).

-

-

Kerja saintis bidang lingkungan hidup dan kehutanan membutuhkan kepeloporan kepemimpinan yang kuat. Reformasi kebijakan diyakini tidak akan jalan tanpa adanya political will dari pemangku kebijakan dan Siti Zuhro menilai saat ini momentum rezim hijau sudah berjalan tepat dengan langkah-langkah yang dikerjakan KLHK dalam 7-8 tahun terakhir.

Hasilnya menunjukkan terjadinya penurunan deforestasi, keberhasilan pengendalian karhutla, keterlibatan multi aktor di proklim, perhutanan sosial, dan contoh faktual lainnya.

"Basis kerjanya sangat saintifik dan tentu saja membutuhkan dukungan pemegang kekuasaan politik mulai dari pusat hingga ke daerah," kata Siti Zuhro.

Di balik model kerja saintifik berbasis hasil ini kata Siti Zuhro, tidak terlepas dari figur kuat Menteri LHK Siti Nurbaya. Hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada faktor kepemimpinan yang kuat untuk melahirkan politik kebijakan yang kuat guna memihak pada keseimbangan antara lingkungan dan ekonomi nasional.

"Siti Nurbaya berhasil melakukan itu dengan konsep kerja politik kebijakan yang sangat saintis," ungkap alumni Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia ini.

Reformasi bidang LHK telah diklaim terjadi melalui pendekatan kebijakan pengendalian karhutla, pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial, moratorium total ijin hutan primer dan gambut, yang menjadi bagian penting dari kontribusi penurunan deforestasi terendah dalam sejarah selama dua dekade, menjadi 114 ribu ha per tahun pada 2019-2020 dan 2020-2021.

Selain itu juga dilakukan konservasi dan pengelolaan hutan lestari, sink enhancement dengan mempercepat aforestasi dan reboisasi lahan kritis di luar dan di dalam kawasan hutan, revegetasi perkotaan, replikasi ekosistem, dan rehabilitasi eko-riparian.

Atas usahanya Indonesia telah mendapatkan reward pengakuan pembayaran berbasis hasil termin pertama dari kesepakatan iklim dengan Norwegia sebesar 56 juta dolar dan World Bank sebesar 20,9 juta dolar.

Sebelumnya dalam National statmentnya di COP27 Sharm El-Sheikh, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan Indonesia telah berupaya untuk lead by example atau memimpin dengan memberi contoh nyata guna merespon kesepakatan global terkait perubahan iklim.