FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Gedung Mahkamah Agung (MA) saat ini dijaga ketat oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini pengetatan penjagaan itu bukan karena kerap digeledah tim penyidik KPK.

“Kami meyakini kebijakan tersebut tentu tidak ada kaitannya dengan kegiatan KPK (geledah) beberapa waktu yang lalu di Gedung MA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (9/11).

Ali mengatakan, penggeledahan yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, tidak mungkin penggeledahan itu membuat MA mengetatkan keamanannya. “Tindakan KPK tersebut secara hukum dibenarkan sebagaimana ketentuan uu maupun hukum acara pidana yang berlaku,” ucap Ali.

KPK menegaskan, pengetatan penjagaan di lembaga kekuasaan kehakiman itu tidak membuat pihaknya melemah dalam menangani kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan hakim agung. KPK memastikan, siap mengembangkan kasus jika ada bukti permulaan yang cukup.

“Saat ini KPK terus kembangkan informasi dan data yang kami miliki pada proses penyidikan perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA tersebut,” tegas Ali.

Sebelumnya, MA kini dijaga oleh personel TNI dalam melakukan pengamanan di lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini dibenarkan oleh juru bicara MA, Andi Samsan Nganro. Sebab, selama ini keamanan gedung MA hanya dijaga oleh satpam.

Andi menyatakan, pengamanan kompleks MA di tingkatkan setelah melakukan evaluasi. Aparat militer itu diambil dari Pengadilan Militer. “Beberapa waktu lalu MA mengadakan evaluasi tentang pengamanan yang selama ini dilaksanakan oleh pengamanan internal MA, dengan dibantu oleh seorang kepala pengamanan dari TNI. Karena menurut pengamanan belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan,” ucap Andi kepada wartawan, Rabu (9/11).

Andi menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi pengamanan di lembaga tertinggi peradilan perlu ditingkatkan. Menurut Andi, pengamanan ditingkatkan untuk mewaspadai pihak-pihak yang tidak berkepentingan memasuki gedung MA. “Maka atas alasan itu diputuskan untuk meningkatkan pengamanan dengan mengambil personil TNI/militer dari Pengadilan Militer,” ucap Andi.

Andi pun menegaskan, pengamanan kompleks MA oleh aparat militer dipastikan bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Namun, hal ini untuk memastikan tamu-tamu yang layak masuk ke kawasan MA.

“Pengamanan ini ditingkatkan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang- orang yang tidak jelas, urusan kepentingannya, sekaligus memastikan tamu-tamu mana yang layak atau tidak layak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya melalui PTSP,” tegas Andi. (jpg/fajar)