POJOKSATU.id, JAKARTA- Massa Aliansi Gerakan Amankan Muhaimin Iskandar (AGAMIS) kembali turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu 9 November 2022.

Dalam aksinya, aktivis AGAMIS melakukan teatrikal aksi sujud syukur sebagai rasa syukur atas komitmen KPK yang akan buka lagi kasus korupsi kardus duren yang seret nama Cak Imin. Ditambah lagi dapat dukungan dari PBNU.

“Kasus kardus durian ini jadi perhatian publik, kami sangat bersyukur sekali bahwa KPK akan buka kembali kasus duriangate tersebut. Apalagi PBNU juga beri dukungan agar kasus ini terang benderang,” tegas Koordinator aksi Lukman.

Selain melakukan sujud syukur, Lukman juga melakukan aksi makan durian untuk menyindir Muhaimin Iskandar atau Cak Imin atas kasus tersebut saat menjabat Menakertrans.

“Aksi santap durian hari ini sebagai peringatan agar rakyat tidak melupakan kasus kardus durian. Durian yang kita makan sebagai simbol kasus duriangate yang pernah dilakukan operasi senyap oleh KPK,” jelasnya.

“Ada bau durian yang menyengat sekali, KPK sudah bagus mau buka lagi kasus tersebut. Tetap konsisten dan komitmen untuk pemberantasan korupsi di Indonesia,” tambahnya.

BACA : Aksi 411 : Massa Ingatkan KPK Wajib Usut Kasus ‘Kardus Durian’ yang Diduga Libatkan Petinggi Partai

Selain Gedung KPK, para demonstran juga melakukan aksi pawai melintas area Cikini Menteng, depan Kantor PKB dengan menyerukan kepada KPK untuk memeriksa kembali Cak Imin dalam berbagai kasus besar lainnya.

“Paling hot adalah perkara kardus durian karena pernah diungkapkannya dalam persidangan pada 2012. KPK jangan ragu dan tak pandang bulu, periksa Cak Imin dalam 3 pusaran kasus dugaan korupsi Kardus Durian,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan kembali menganalisis kasus korupsi ‘kardus durian’ yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Kasus ‘kardus durian’ adalah kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011.

Kasus ini melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang saat itu dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Kasus ini juga melibatkan PT Alam Jaya Papua sebagai pihak swasta.

KPK ketika itu melakukan tangkap tangan pada 25 Agustus 2011 dan meringkus dua anak buah Cak Imin.

Mereka adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. (firdausi/pojoksatu)