Bojonegoro (beritajatim.com) – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memberikan evaluasi menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro 2021. Dari hasil evaluasi tersebut Pansus III menemukan beberapa program yang tidak jalan di Dinas Pendidikan (Disdik) sehingga harus mendapat rekomendasi khusus.

Ketua Pansus III DPRD Bojonegoro, Natasha Devianti mengatakan, salah satu temuan dari Pansus III adalah tidak adanya data pasti jumlah ruang kelas sekolah tingkt SD dan SMP yang rusak, dan gagal salur dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN tahun 2021 untuk infrastruktur pembangunan gedung kelas yang rusak.

“Saat melakukan hearing, Dinas Pendidikan tidak bisa memberikan data pasti berapa jumlah ruang kelas yang rusak dan adanya gagal salur DAK untuk infrastruktur ruang kelas, yang kemudian diganti menggunakan dana darurat APBD,” ujarnya, Rabu (23/3/2022).

Namun, dalam penyampaian hasil evaluasi Pansus III tersebut, Natasha Devianti yang akrab disapa Sasha mengaku mendapat saran dari pimpinan. Salah satunya hasil rekomendasi yang akan disampaikan oleh Pansus III agar diubah. Namun, pihaknya mengaku akan tetap menyampaikan rekomendasi tersebut karena apa yang disampaikan itu merupakan hasil temuan di lapangan.

“Saya bersikukuh untuk tidak mengubah rekomendasi tersebut, karena rekomendasi tersebut adalah hasil rapat Pansus III dengan OPD mitra kerja dan sudah disetujui oleh seluruh anggota. Selain itu juga bentuk tanggungjawab DPRD ke masyarakat sebagai legislatif,” tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bojonegoro yang juga Koordinator Pansus III Mitroatin membenarkan telah memanggil Ketua Pansus III. Namun, menurut politisi Golkar itu dalam pemanggilan tersebut kapasitanya sebagai koordinator meminta klarifikasi adanya temuan di Pansus III.

“Dan pansus III sudah menyetujui,” pungkasnya. [lus/but]